in

Hentikan Kasus Arteria Dahlan, Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis Nilai Polisi Sudah Sesuai UU

Margarito Kamis (Foto : encyclopedia.jakarta-tourism.go.id)

 

HALO SEMARANG – Langkah Polri menghentikan proses hukum, pada kasus Arteria Dahlan yang dilaporkan sejumlah pihak atas tudingan ujaran kebencian, dinilai ahli hukum tata negara Dr Margarito Kamis SH MHum sudah sesuai UU MD3.

Menurut Margarito, sedari awal kasus Arteria Dahlan tidak dapat diproses secara hukum. “Sejak awal ini tidak bisa diproses. Kiamat kalau anggota DPR yang sedang bekerja, lalu dihukum atas pernyataannya yang menjadi bagian dari pekerjaannya,” kata dia di Jakarta, Sabtu (5/2/22), seperti dirilis Tribratanews.polri.go.id.

Sebelumnya, kasus ini muncul setelah Arteria mengkritik penggunaan bahasa Sunda oleh Kajati Jabar, dalam rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Komisi III DPR.

Saat itu, Arteria meminta Jaksa Agung mencopot bawahannya itu. Kasus ini kemudian ramai dan banyak kalangan mendesak Arteria mundur dari DPR dan diproses hukum.

Terkait hal itu, menurut Margarito, anggota DPR memiliki kekebalan saat menjalankan fungsi sebagai anggota DPR. Aturan itu sudah tertuang dalam UU MD3.

“Kiamat bangsa ini kalau ada orang yang dilindungi oleh UUD dan sedang menjalankan kewajiban-kewajiban hukumnya harus ditangguhkan karena pertimbangan politik,” ujar Margarito.

Margarito juga menyebut, apa yang disampaikan Arteria Dahlan soal penggunaan bahasa Indonesia, itu juga sudah benar.

“Ada UU 24 tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lambang Negara yang mengatur dalam rapat resmi, Bahasa Indonesia harus digunakan, apalagi oleh para pejabat,” jelasnya.

Karena itu menurut mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara RI di tahun 2006-2007 ini, tindakan kepolisian menghentikan penyelidikan dan atau penyidikan kasus Arteria sudah benar dalam semua aspek.

“Saya menghargai keputusan polisi itu sebagai sikap profesional. Bagus, karena sudah seharusnya begitu,” ujar Dosen Universitas Khairun Ternate ini.

Sebelumnya, terkait penghentian proses hukum terhadap Arteri Dahlan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, menyatakan Arteria selaku DPR dilindungi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Zulpan menyebut pada Pasal 224 Ayat (1) UU MD3, memang mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut, atas apa yang dikatakan di dalam rapat DPR.

Pasal tersebut berbunyi anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

Hak imunitas juga terdapat pada  ayat 2 pasal yang sama. “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.”

Adapun pada Pasal 224 Ayat 3 UU MD3, mengatur bahwa anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya di dalam rapat maupun luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (HS-08)

12 Pemain dan 3 Official PSIS Terpapar Covid-19 Jelang Laga Lawan Persik

Satlantas Polres Purbalingga Mengantar Difabel Korban Kecelakaan Kontrol ke Rumah Sakit