Hentikan dan Evaluasi Seleksi Perangkat Desa, Bupati Minta Juknis Diperdetil dan Transparan

Rapat koordinasi dan evaluasi proses seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa, di ruang Pertemuan Setda. (Foto : Blorakab.go.id)

 

HALO BLORA – Seleksi perangkat desa di Kecamatan Jepon dan Kedungbanteng yang oleh beberapa pihak dinilai tidak transparan, mendapat reaksi dari Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi. Bupati meminta agar proses seleksi perangkat desa tersebut dihentikan dan dievaluasi.

“Untuk sementara kita hentikan dahulu untuk dievaluasi bersama. Khusus Jepon dan Kedungtuban tolong dipelajari dan disikapi. Jepon karena sudah dilantik, kalau ada yang protes kemungkinan lewat jalur APH dan PTUN, maka masing-masing desa harus siap. Sedangkan Kedungtuban yang menuntut transparansi nilai seleksi, harus segera dibuka. Saya minta tim untuk terjun ke Kedungtuban. Jangan sampai ada aksi di Blora lagi,” kata Bupati, seperti dirilis Blorakab.go.id.

Hal itu ditegaskan Bupati, ketika memimpin rapat koordinasi dan evaluasi proses seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa, di ruang Pertemuan Setda. Hadir pula dalam rapat, Selasa (13/4) itu, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati ST MM dan Sekda Komang Gede Irawadi SE M Si.

Dalam rapat itu, Bupati juga meminta para camat selaku tim pendamping seleksi perades, untuk mengidentifikasi masalah yang timbul, khususnya di Kecamatan Jepon dan Kecamatan Kedungtuban.

Bupati meminta jika proses seleksi perangkat desa dilaksanakan mandiri di masing-masing desa, maka minimal prosesnya harus seperti di Kecamatan Todanan atau Kunduran yang tanpa menimbulkan konflik.

“Perbup produk Bupati lama akan lebih diperjelas, dengan petunjuk teknis (juknis). Polanya seperti apa tolong segera disusun, agar ke depan masing-masing panitia desa bisa mempedomaninya,” lanjut Bupati.

Adapun jika ada permintaan supaya seleksi perades dikembalikan ke Kabupaten, maka Bupati meminta OPD terkait, untuk menggandeng pihak ketiga yang kredibel untuk menyelenggarakan ujian.

“Minimal seperti tes CAT yang digunakan CPNS, sehingga semua transparan, nilai langsung keluar dan bisa dipantau secara real time. Semua harus terbuka. Kalau perlu kita bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah MoU dengan Pemkab Blora. Ke depan harus lebih baik,” pinta Bupati.

Bupati yang akrab disapa Mas Arief ini ingin seluruh proses pengisian dan seleksi perades bisa tuntas di tahun 2021 ini agar pelayanan masyarakat di tingkat desa bisa optimal.

“Tadi disampaikan ada 1.186 kursi perades yang kosong. Ini memang harus segera diisi, namun aturan mainnya harus lebih detail. Kita ingin semunya tuntas tahun ini,” kata dia.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Hariyanto SIP MSi, mengatakan sudah ada lima kecamatan, yang izin penyelenggaraan seleksi peradesnya turun dari Bupati (lama).

“Masing-masing yakni Kecamatan Kunduran, Todanan, Jati, Jepon, dan Kedungtuban. Untuk Kunduran ada 5 desa, 3 sudah selesai dan berjalan lancar, sisanya 2 masih menunggu proses selanjutnya,” ungkap Hariyanto.

Adapun Kecamatan Todanan, menurutnya ada 14 Desa, 8 di antaraya sudah selesai dan telah dilantik 9-10 April lalu, tanpa hambatan. Sedangkan sisanya ada enam Desa yang masih menunggu kelanjutan proses.

Adapun Jepon, dari 11 Desa yang melaksanakan seleksi perades, hasilnya sudah dilantik tanggal 6-9 April 2021 namun ada beberapa protes dari masyarakat. Serta satu Desa di Turirejo yang dihentikan sementara oleh Camat karena permasalahan ijazah pendidikan.

“Selanjutnya untuk Kecamatan Jati ada 11 Desa baru sampai tahap pendaftaran bakal calon, dan Kedungtuban ada 17 Desa yang baru menyelesaikan tes tertulis. Untuk di Kedungtuban ini banyak peserta yang menuntut transparansi nilai hasil testnya,” jelas Hariyanto.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD, Dwi Edy Setyawan, SSTP, menyampaikan bahwa kondisi kursi perangkat desa yang kosong di Kabupaten Blora mencapai 1.186 posisi, dari jumlah total 2.774. Sehingga mengakibatkan pelayanan masyarakat di tingkat desa tidak optimal. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.