in

Hebitren Menilai Jatim Siap Kembangkan Ekonomi Syariah

Plt BPJPH dalam acara FGD Sertifikasi Halal di Indonesia. (Foto : Kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) menilai Jatim siap untuk mengembangkan ekonomi syariah, bisnis halal, dan menyukseskan program sertifikasi halal.

“Jatim paling siap dalam mengembangkan ekonomi syariah, bisnis halal terkait sertifikasi halal,” kata Bendahara Umum DPP Hebitren, KH Wahid Hamid, seperti dirilis Kemenag.go.id.

Hal itu disampaikan KH Wahid Hamid, dalam Focus Group Discusion (FGD) tentang Sertifikat Halal di Indonesia yang berlangsung di Surabaya, Minggu (13/6/).

FGD terselenggara atas kerja sama Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, dan Hebitren.

Menurutnya, untuk mengembangkan Jatim sebagai daerah pengembangan ekonomi syariah dan bisnis halal, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama BPJPH dan MUI.

“Kami terus berkolaborasi, saling mendukung, mempertajam peran dalam ruang masing-masing,” kata KH Wahid Hamid.

Mewakili Ketum MUI Jatim, KH Moh Hasan Mutawakkil ‘Alallah, Komisi Pemberdayaan Umat MUI Jatim, KH Rosidi menyampaikan terima kasih kepada BPJPH Kementerian Agama, Hebitren, pelaku usaha, dan ormas Islam atas terselenggaranya FGD ini.

“MUI Jawa Timur akan terus mendukung program BPJPH terkait kampanye sertifikasi halal kepada masyarakat,” kata KH Rosidi.

Plt Kepala BPJPH, Mastuki, menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, wajib bersertifikat halal. Untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal, BPJPH telah melakukan sejumlah langkah.

Misalnya, mengembangkan sistem informasi layanan sertifikasi halal, integrasi data, pembinaan pengawasan halal, dan sinergi antar stakeholders halal.

“BPJPH juga melakukan kerja sama antarlembaga dan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Kita juga melakukan pengembangan standar mutu dan standar layanan halal, serta mendukung pengembangan Industri halal nasional,” jelasnya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan bahwa prinsipnya halal adalah term keagamaan, maka ujungnya adalah fatwa.

“Dalam proses pembuktiannya memerlukan keilmuan. Kaitan dengan ini, kolaborasi semua pihak dibutuhkan,” kata Asrorun Ni’am.

Tampak hadir Rektor UIN Malang, Abd Haris dan perwakilan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. FGD juga diikuti sejumlah peserta dari berbagai Provinsi melalui layanan daring. (HS-08)

Share This

BPJPH, MUI, dan Hebitren Bersama Kampanyekan Sertifikat Halal

Bayi dan Balita Indonesia di Dortmund Dapatkan Paspor Pertama di Warung Konsuler