Hartopo Minta Kebijakan Khusus Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Pertemuan Bupati Kudus HM Hartopo dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Drs Fathan Subchi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan (PK) Astera Primanto Bhakti, di gedung Graha Mustika Getas Pejaten. (Foto : Laman Pemkab Kudus)

 

HALO KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo meminta agar ada penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat lebih fleksibel. Sehingga penggunaannya untuk pembangunan di Kudus dapat lebih optimal.

Harapan tersebut disampaikan Hartopo, menerima kunjungan kerja (kunker) Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Drs Fathan Subchi dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan (PK) Astera Primanto Bhakti di gedung Graha Mustika Getas Pejaten pada Jumat (23/4).

Turut mendampingi Hartopo, sejumlah pejabat di Pemkab Kudus. Hadir pula para pejabat Pemerintah Pusat, termasuk dari Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut Hartopo mengatakan, sampai 2020 terdapat 66 unit perusahaan rokok di kabupaten Kudus. Di wilayah ini juga terdapat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

“Mengenai penerimaan DBHCHT tahun 2020 terdapat alokasi sebesar Rp  143.277.291.868 dengan Silpa tahun 2019 sebesar Rp. 56.298.827.052. Dengan demikian, total menjadi Rp 199.567.118.920. Sedangkan yang terpakai Rp 151.137.012.077 sehingga ada sisa Silpa sebesar Rp 48.430.106.843. Diketahui alokasi tahun 2021 sebesar Rp 155.532.486.000 sehingga ditambah Silpa tahun 2020, anggaran DBHCHT tahun 2021 sebesar Rp 203. 962.592.000,” imbuhnya.

Hartopo juga menjelaskan tentang permasalahan penggunaan DBHCHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 206/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT terbatas 3 bidang kegiatan penggunaanya.

“Kesejahteraan masyarakat 50% yang meliputi pelatihan ketrampilan dan modal bagi buruh rokok dan buruh tani serta pemberian BLT buruh rokok yang tidak masuk DTKS, Penegakan hukum, serta Kesehatan,” jelasnya.

Permasalahan yang selanjutnya, adalah tahun 2021 DBHCHT tidak bisa dianggarkan untuk infrastruktur, sehingga setiap tahun selalu ada Silpa. Karena tak ada serapan anggaran, sementara alokasi Kudus termasuk tinggi.

“Dalam menjawab permasalahan tersebut, kami coba buat usulan penggunaan DBHCHT seperti semula di tahun 2016 agar penggunaanya lebih fleksibel. Namun langkah yang kami lakukan dengan mengirim surat pada Menkeu RI tentang usulan penggunaan DBHCHT tersebut dapat disetujui ternyata pupus di tengah jalan. Pasalnya Menkeu RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan telah membalas surat kami dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini,” kata Hartopo, seperti dirilis laman Pemkab Kudus.

Karena itu Hartopo berharap ada kebijakan khusus dalam penggunaan DBHCHT. “Kami mohon kebijakan khusus untuk kabupaten Kudus, mengingat Kudus adalah daerah penghasil cukai terbesar se-Jawa Tengah,” tandasnya. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.