HALO SEMARANG – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hari ini dijadwalkan akan mengumumkan hasil uji klinik, terkait persetujuan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization / EUA) vaksin Sinovac asal Tiongkok.
Adapun proses vaksinasi, direncanakan mulai dilakukan pada Rabu (13/1).
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac tersebut telah melalui proses pengujian di berbagai negara, sehingga terjamin keamanan dan efektivitasnya.
Beberapa hari lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga telah menyatakan vaksin tersebut halal dan suci.
Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan secara virtual dalam Peringatan HUT Ke-48 Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/1), seperti dirilis Setkab.go.id.
“Saya tegaskan bahwa vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia, adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara, terbukti aman, dan nantinya mendapat rekomendasi BPOM, serta dinyatakan halal oleh MUI,” ujarnya.
Kepala Negara mengatakan, segera setelah izin penggunaan darurat dari BPOM keluar, program vaksinasi akan segera dijalankan.
Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keselamatan masyarakat penerima vaksin.
Saat ini Indonesia telah memiliki tiga juta dosis vaksin siap pakai yang sebagiannya telah terdistribusi ke daerah-daerah. Pada tahap awal pelaksanaan vaksinasi, pemerintah memprioritaskan kurang lebih 1,6 juta tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Jumlah dosis vaksin yang akan dimiliki Indonesia juga akan semakin meningkat. Rencananya, akan ada pengiriman vaksin dari sejumlah sumber seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, hingga COVAX/GAVI setiap bulannya hingga akhir tahun.
“Hingga awal tahun depan, insyaallah akan tiba sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insyaallah ini sudah cukup untuk mencapai herdimmunity atau kekebalan komunal karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal adalah sebanyak kurang lebih 182 juta,” imbuhnya.
Kepala Negara mengharapkan agar program vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dalam kurun waktu 15 bulan atau bahkan diupayakan agar selesai lebih cepat.
Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan tetap melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat kecil terdampak pandemi. Bantuan akan diberikan di antaranya melalui Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Desa, diskon listrik, hingga pemberian insentif bagi dunia usaha.
“Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 ini,” tandasnya. (HS-08)
