in

Hari Anak Nasional 2021, Angka Perkawinan Anak Masih Tinggi

Ilustrasi kekerasan pada anak (dok/master1305 – freepik.com).

 

HALO SEMARANG – Setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Kali ini pemerintah mengusung tema ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’. Namun di Jawa Tengah, ternyata angka kasus perkawinan anak ternyata masih tinggi. Khususnya selama tahun 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jateng, Retno Sudewi mengungkapkan, perkawinan anak masih banyak terjadi di sejumlah daerah Jawa Tengah, seperti di Cilacap, Brebes, Banyumas, Pemalang dan Grobogan.

“Pencegahan perkawinan anak telah kami gaungkan. Dengan kampanye Jo Kawin Bocah. Angka masih tinggi sekitar 10,8 persen, tetapi angka itu masih di bawah prosentase nasional,” ungkap Dewi sapaan akrabnya kepada halosemarang.id, Jumat (23/7/2021).

Dikatakan, angka perkawinan anak meniggi disebabkan berbagai faktor. Di antaranya kondisi ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, dan nilai sosial budaya.

Ia menambahkan, melalui kampanye Jo Kawin Bocah, diharapkan dapat menekan bahkan mencegah perkawinan pada anak.

“Gerakan Jo Kawin Bocah diharapkan mampu menyadarkan orang tua tarkait pemenuhan hak anak,” jelasnya.

Selain menyoroti perkawinan anak, ia juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

“Kita harus ada pencegahan dan penanganan. Pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kami juga memiliki Pusat Pendampingan Keluarga (Puspaga) dengan melibatkan beberapa sektor,” katanya memaparkan.

Pemerhati Anak Yayasan Setara Kota Semarang, Bintang Al Huda menyampaikan, terdapat tiga poin pekerjaan rumah yang harus segera diatasi.

Pertama ia menyoroti maraknya perkawinan yang secara terang-terangan dialami oleh anak. Hal ini dirasa dapat dicegah karena belum waktunya untuk anak menjalani rumah tangga.

“Perkawinan anak usia dini mengalami peningkatan, maka penting untuk memaksimalkan program #JoKawinBocah yang telah dibuat,” kata Bintang, Jumat (23/7/2021).

Ia juga menyebut, perlu menjaga psikologi anak selama adanya pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dampak ini telah muncul dengan adanya learning lost atau ketertinggalan pembelajaran.

“Selain itu, saat anak-anak sudah mulai merasa jenuh karena PJJ sudah berjalan satu tahun lebih, pemerintah harus sudah memulai aktif untuk memikirkan alternatif adanya ruang-ruang guna mengatasi kejenuhan yang bisa berdampak pada psikologis anak,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut ia menyoroti cara untuk menghidupkan forum suara anak pada tingkat desa atau kelurahan. Langkah ini tidak kalah penting untuk digelorakan. Karena selama ini, suara-suara anak dari desa masih terlihat non aktif.

“Kalau forum suara anak di kota-kota sudah lumayan aktif, tetapi suara anak yang dari desa masih harus dihidupkan. Ini menjadi PR pemerintah daerah, sebab bagaimanapun anak memiliki hak suara untuk keberlangsungan pembangunan negara ini,” terangnya.

Sementara Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) mencatat, terdapat 60 anak menjadi korban kekerasan yang terjadi di Jateng sejak tahun 2020.

Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi KJHAM, Citra Ayu membeberkan, dari puluhan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di usia anak hanya sedikit kasus yang diproses secara hukum.

“Tahun 2020 terdapat 150 kasus kekerasan terhadap perempuan. Usia korban kekerasan sendiri pada usia anak terdapat 60 korban di mana korban melaporkan ke jalur hukum hanya sembilan kasus Kekerasan seksual yang diproses secara hukum, dengan putusan paling tinggi 15 tahun penjara. Serta musih banyak kasus lain yang sulit diproses secara hukum,” ungkap Citra.

Ia menambahkan, jenis kasus kekerasan terhadap perempuan pada usia anak yakni kasus kekerasan dalam menjalin hubungan atau pacaran, kasus kekerasan berdasarkan gender online (KGBO), perbudakan seksual, perkosaan dan pelecehan seksual.

Dengan pelaku kekerasan berasal dari orang terdekat hingga orang tidak dikenal. Sehingga diperlukan peran lebih orang tua untuk menghindari kasus kekerasan pada anak.

“Sangat dibutuhkan peran orang tua dan lingkungan agar anak terhindar dari berbagai macam bentuk kekerasan,” ujarnya.

Dijelaskannya, kasus kekerasan terhadap anak sulit masuk proses hukum karena memerlukan bukti-bukti yang dianggap memberatkan korban. Atas hal itu, banyak kasus kekerasan pada anak yang berakhir secara kekeluargaan bahkan berhenti secara hukum.

Selain itu, katanya, diperlukan pendampingan lebih kepada korban seperti pendampingan secara psikologis agar menguatkan korban selama masa pemulihan dari trauma.

“Meski ada UU perlindungan kepada anak, tapi masih banyak juga kasus kekerasan pada anak yang tidak terselesaikan secara hukum,” jelasnya.

Halosemarang.id menghimpun total angka kekerasan pada anak di Jateng berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2020 sebesar 1.225 anak.
Angka itu menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 1.197 anak yang mengalami kekerasan.(HS)

Share This

Suka Main Musik Untuk Menenangkan Pikiran

Indri Tak Menyangka, Puisi Ciptaannya Akan Diunggah ke Instagram Ganjar