in

Hadapi Penilaian Kabupaten Sehat 2023, Pemkab Batang Matangkan Persiapan

Orientasi persiapan penilaian KKS bagi OPD terkait serta stakeholder hingga ke tingkat desa, oleh Dinas Kesehatan Batang. (Foto : batangkab.go.id)

 

HALO BATANG – Keberhasilan Pemkab Batang untuk mencapai Open Defecation Free (ODF) atau Bebas dari Buang Air Besar (BAB) Sembarangan, akan segera disusul dengan penilaian Kabupaten / Kota Sehat (KKS) Tahun 2023, oleh tim penilai dari Pemerintah Pusat.

Persiapan pun dilakukan, termasuk dengan mengadakan orientasi KKS bagi OPD terkait serta stakeholder hingga ke tingkat desa, oleh Dinas Kesehatan Batang.

Asisten Administrasi dan Umum, Sugeng Sudiharto, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, menyampaikan selama kegiatan orientasi berlangsung, para peserta akan mendapatkan pembekalan materi dari tim Fasilitator Provinsi Jateng dan fasilitator tingkat Kabupaten.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa Kabupaten Batang menjadi salah satu dari 10 kabupaten, yang belum mengikuti penilaian KKS, dikarenakan belum memenuhi salah satu syarat yaitu sudah menjadi Open Defecation Free (ODF) atau Bebas dari Buang Air Besar (BAB) Sembarangan,” kata dia, seperti dirilis batangkab.go.id.

Namun melalui usaha dan kerja keras seluruh stakeholders, Kabupaten Batang sudah mencapai ODF, sehingga tidak ada lagi warga di kabupaten Batang yang BAB Sembarangan.

“Hal ini memberikan semangat dan optimisme bagi kami, sehingga Kabupaten Batang dapat mengikuti penilaian KKS yang sudah dijadwalkan oleh Provinsi Jateng pada tahun 2023 ini,” ungkapnya.

Menurut dia, kerja sama dan dukungan dari seluruh instansi terkait, Pemerintah Provinsi Jateng, dan masyarakat Batang, sangat penting dalam upaya mencapai target dan standar yang ditetapkan untuk mendapatkan predikat sebagai KKS.

Sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Batang berupaya melibatkan pelbagai pihak untuk mencapai status 100 persen Open Defecation Free (ODF) alias Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati, Lani Dwi Rejeki, pada acara Dialog Membangun Komitmen Deklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

“Kita akan gunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan ditambah Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, BUMN, BUMD, Baznas serta UPZ. Nanti kita keroyok bareng-bareng untuk menyelesaikan rumah tangga yang belum ada jamban,” kata Lani saat itu, seperti dirilis jatengprov.go.id.

Lani menuturkan, saat ini sebanyak 64 persen desa di wilayahnya sudah memiliki jamban.

Jika kepemilikan jamban dihitung per keluarga, sudah terdapat 86 keluarga atau rumah tangga yang telah memiliki jamban. (HS-08)

Ratusan Aparat Desa Ikuti Porades, Pj Bupati Banjarnegara Minta Dilaksanakan dengan Penuh Suka Cita

Atlet Tiga Cabor dari Batang, Digadang-gadang Maju ke Porprov Jateng