HALO REMBANG – Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’ menekankan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu fokus Pemkab Rembang tahun 2022 ini.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro’, saat menjadi pembina apel di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB), Selasa (18/1/2022).
Menurut dia, terdapat 25 desa di lima kecamatan, yang terindikasi ada kemiskinan ekstrem. Lima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kragan, Sarang, Pancur, Sumber dan Pamotan.
“Kemiskinan ekstrem itu yang pendapatan perkapita per harinya tidak sampai Rp 12 ribu, atau kalau satu bulan tidak ada Rp 420 ribu, ” kata dia, seperti dirilis Rembangkab.go.id.
Menurut Wabup, untuk penanganan masalah kemiskinan ekstrem tersebut, Dinsos PPKB berperan penting, bahkan menjadi “Panglima”.
“Kemarin saya bersama teman-teman Pak Subkhan (Kepala Dinsos PPKB) dan OPD lain, bersama lima camat, sudah melakukan koordinasi. Kaitannya dengan Dinsos, saya kira akan menjadi panglima memerangi kemiskinan ekstrem, ” ungkapnya.
Selain kemiskinan ekstrim, masalah sosial lain cukup kompleks, mulai permasalahan kesejahteraan sosial, perlindungan anak, sampai urusan disabilitas. Untuk itulah OPD ini, didorong untuk menjalin kerja sama yang baik, dengan banyak pihak, agar hasil yang dicapai lebih maksimal.
“Urusannya banyak sekali ini Dinsos, urusan Menteri Sosial, Menteri Perlindungan Anak Perempuan ,kemudian BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional -red). Urusan tiga kementrian ini akan lebih baik jika menggandeng perusahaan terutama optimalisasi CSR (Corporate Social Responsibility), termasuk teman- teman media massa.”
Dikatakan juga , kerja sama dengan komunitas-komunitas di masyarakat juga penting. Seperti kerja sama dengan komunitas disabilitas seperti Special Olympics Indonesia (SOIna) Kabupaten Rembang, dengan Yayasan Setara yang fokus terhadap perlindungan anak dan komunitas lainnya.
Terkait urusan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta urusan perlindungan anak, Rembang telah berkali-kali mendapatkan anugerah Kabupaten Layak Anak. Wabup mengingatkan jangan sampai terlena dan justru banyak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
“Jangan sampai ada lagi, hak-hak anak terkebiri, Perempuan-perempuan tak berdaya. Perempuan dan anak tetap menjadi isu penting yang harus kita sikapi bersama, ” ujarnya.
Urusan-urusan tersebut membutuhkan komitmen tinggi agar bisa ditangani dengan baik. Untuk itu Gus Hanies mengajak jajaran Dinsos PPKB memiliki komitmen di atas rata- rata , bukan yang biasa.
Kepala Dinsos PPKB Subkhan menuturkan tentang kemiskinan ekstrim pihaknya akan menyediakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya data yang ada saat ini dari Pemerintah Provinsi Jateng dirasa belum valid.
“Contoh di Karanglincak ada 10 rumah tangga yang tak pakai listrik. Ternyata setelah kita verifikasi semua sudah nyalur. Bahasanya di situ kalau nyalur kan pakai listrik, ada bahasa lagi tidak pakai listrik berarti pakai lampu gas, itu kan dah nggak ada, nah itu kira- kira, data itu belum valid, sehingga perlu kita verifikasi, ” kata dia. (HS-08)
