in

Guru Besar Unwahas: Hakim Tak Hanya Mulut Undang-undang

FH Unwahas menggelar Webinar Nasional dengan tema “Problematika Pengawasan Intergritas dan Penegakan Kode Etik Hakim secara daring, Selasa (24/8/2021).

 

HALO SEMARANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Wahid Hasyim Semarang menyelenggarakan kegiatan Webinar Nasional dengan tema “Problematika Pengawasan Integritas dan Penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia” yang diselenggarakan secara daring.

Dalam acara ini diikuti kurang lebih oleh 260 peserta dari unsur pemateri, dosen, dan mahasiswa, baik dari Universitas Wahid Hasyim maupun universitas lain.

Panitia menghadirkan dua pemateri yaitu Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata, SH, MHum selaku Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Prof Dr Mahmutarom HR, SH, MH yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Unwahas.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim, Feri Irawan dalam sambutannya mengatakan, meski dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tidak mematahkan semangat mahasiswa untuk tetap aktif.

“Pandemi tidak lagi sebagai alasan untuk behenti maju, bergerak, dan berproses. Diharapkan dengan terselenggaranya acara ini bisa memberikan pencerahan dan wawasan bagi peserta tentang prolematika dan pengawasan profesi hakim,” katanya, Rabu (25/8/2021).

Dekan fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Dr Mastur, SH, MH dalam sambutannya menyampaikan, beberapa kata tentang dasar hukum Komisi Yudisial. Yaitu Pasal 24 B ayat (1) yang berbunyi bahwa “Komisi Yudisial brsifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

“Dengan dibuatnya peraturan tentang kode etik hakim, berdasarkan laporan tahunan tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran, dalam penegakkan Kode Etik Hakim di Indonesia pengawasan harus tetap berjalan,” terangnya.

Prof Mukti Fajar Nur Dewata saat webinar menyampaikan, jika ada hakim yang tidak sesuai kode etik, tentu akan diberikan tindakan tegas.

“Jika ada hakim nakal, akan kami jewer. Jika hakim dianiaya, kami bela, karena hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak lain,” tandasnya.

Sementara itu, Prof Mahmutarom mengatakan, bahwa hakim tidak hanya sebagai mulut undang-undang, tetapi sebagai wakil Tuhan yang menggunakan dengan hati nurani.

“Sehingga mahasiswa yang belajar di Fakultas Hukum jangan hanya belajar tentang logika, tetapi pelajari juga tentang berpikir dengan hati nurani. Keputusan hakim adalah keputusan hati nurani, hakim juga sebagai penemu, dan putusan hakim juga bukan hanya teks semata,” pungkasnya.(HS)

Share This

Prihatin Generasi Muda Kecanduan Smartphone, Tiga Mahasiswa Ini Teliti Tentang Metode Terapi

Gara-gara Sosok Ini, Ganjar Dibuat Kagum Saat Meinjau Serbuan Vaksinasi Covid-19 Koarmada II