Gunakan Sistem Manual, Gaji Non-ASN Pemkot Semarang Akhirnya Cair

Foto ilustrasi: Gedung Balai Kota Semarang.

 

HALO SEMARANG – Gaji pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) bulan Desember 2020 yang sempat tersendat, akhirnya cair. Pencairan gaji terbayar pada Pertengahan Januari 2021 dengan menggunakan sistem manual. Sehingga kabar baik ini membuat ribuan Non-ASN di lingkungan Pemkot Semarang dapat bernapas lega.

Keterlambatan pembayaran gaji tersebut diklaim karena mengalami kendala penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang saat ini baru diterapkan serentak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pencairan gaji saat ini, Pemkot Semarang masih menggunakan sistem manual. Proses penggajian untuk kurang lebih 9000 pegawai Non-ASN ini dilakukan secara bertahap mulai Sabtu (16/1/2021) hingga selesai.

“Ya (sudah cair), silakan dicek. Mudah-mudahan sudah komplet, tidak ada yang tertinggal. Suwun atas doa dan supportnnya,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang, Endang Sarwiningsih Setyawulan, Selasa (19/1/2021).

Endang menjelaskan, pembayaran gaji Non-ASN ini akhirnya mengggunakan sistem manual. Artinya tidak menggunakan sistem SIPD sesuai aplikasi dari Kemendagri.

“Manual dulu, nanti kami masukkan ke SIPD. Kalau menggunakan SIPD, sudah ditunggu nggak bisa-bisa kan malah kelamaan lagi,” ujarnya.

Endang menjelaskan, pembayaran gaji Non-ASN dalam kondisi normal paling lambat atau maksimal tanggal 10 setelah bekerja di bulan berikutnya.

“Ini kondisi darurat, kabupaten dan kota yang lain belum tentu sudah bisa mencairkan. Alhamdulillah Kota Semarang sudah bisa,” katanya.

Untuk proses pencairan manual, lanjut Endang, diperlukan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Pada pencairan saat ini sistem manual dicoba. Bila bisa, maka dianalisis dampaknya terhadap sistem SIPD. Nanti kalau dimasukkan ke dalam sistem bagaimana dampaknya. Bila tidak berdampak, maka dilanjutkan pembayarannya,” ungkap Endang.

Dia akan melakukan evaluasi atas kendala pada sistem keuangan SIPD Kemendagri tersebut.

“Sistem tersebut masih banyak penyempurnaan, maka kami buatkan planning B, yaitu jadi manual agar tetap dapat melayani belanja OPD sambil menunggu penyempurnaan implentasi sistem,” terangnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.