in

Gugatan Warga Karangjangkang Ditolak, Satpol PP Semarang Didesak Untuk Segera Melakukan Pembongkaran

Satpol PP Kota Semarang saat melakukan penyegelan salah satu rumah di Kampung Karangjangkang, Jalan Taman Srindito, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Senin (24/5/2021).

 

HALO SEMARANG – Gugatan warga terkait sengketa lahan di Kampung Karangjangkang, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat telah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang.

“Kami mendorong segera ada pembongkaran bangunan dan hunian yang ada di sana. Selama ini, bangunan dan hunian tersebut ditempati sebanyak 64 warga tanpa mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah,” kata Putut Sutopo melalui kuasa hukumnya, Budi Kiyatno, Selasa (3/8/2021) kemarin.

Dukungan pembongkaran disampaikan setelah adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada 9 Juli 2021. Hal ini berkaitan dengan gugatan warga disampaikan atas nama Sugeng Riyanto kepada pihak Distaru Kota Semarang.

Menurut Budi, kleinnya adalah sebagai pemilik lahan yang sah dan telah memenangkan putusan pengadilan dari PTUN dengan memiliki bukti kepemilikan serta bukti-bukti pendukung lainnya, seperti akta jual beli pernotarial akta, peta bidang yang telah diterbitkan oleh BPN secara sah.

“Distaru kemudian memberikan rekomendasi bongkar kepada Satpol PP Kota Semarang. Rencananya, bangunan dan hunian di lokasi itu akan dibongkar pada Kamis (5/8/2021) mendatang,” tuturnya.

Budi menegaskan, jika setelah putusan PTUN keluar dan rekomendasi bongkar dari Distaru juga keluar, Satpol PP selaku eksekutor bisa langsung melaksanakan tugasnya tanpa hambatan.

Dia juga menjelaskan, dari total 64 rumah yang tak memiliki izin sah, ada 13 rumah atau kaluarga yang telah menerima tali asih dan siap untuk pindah.

“Ada 13 yang sudah menerima tali asih sebesar Rp 40 juta per rumah, mereka juga dipersilakan membongkar sendiri huniannya. Intinya pembongkaran harus dilakukan oleh Satpol PP,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabid PPUD Satpol PP Kota Semarang, Marthen Da Costa ketika dikonfirmasi mengaku surat tugas untuk pembongkaran rumah di Karangjangkang belum turun. Namun, dirinya menyatakan siap ketika surat perintah sudah ada.

“Belum turun. Intinya kita siap,” ujarnya.

Sebagai informasi, warga Karangjangkang mulai menempati lahan seluas 8.200 meter persegi ini sejak awal reformasi atau tahun 1998-1999 lalu. Total ada sekian 64 rumah yang ada dengan status hak guna bangunan (HGB).

Sertifikat HGB atas nama PT Perusahaan Dagang dan Perindustrian sudah berakhir 10 November 1995. Setelah dilakukan upaya pengurusan perpanjangan sekaligus menjual tanah tersebut kepada pihak Tjahjadi dkk pada tahun 1997. Kemudian menjual kembali kepada PT Panca Tunggal tahun 2009. Tanah itu kini informasinya dimiliki oleh pengusaha Putut Sutopo.(HS)

Share This

Kompetisi Liga 3 Jateng Direncanakan Mulai 2 Oktober 2021

Kota Pekalongan Siap Pertahankan Kota Peduli HAM