Goda Dana Bencana Yang Bikin Celaka, Ancaman Hukuman Mati Menanti Sang Menteri

Menteri Sosial Juliari Batubara saat bercengkrama dengan anak-anak korban banjir Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (17/7/2020).

 

MENTERI Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan penanganan pandemi corona. KPK menduga Juliari menerima uang Rp 8,2 miliar atas fee pengadaan paket sembako untuk penanganan bencana non alam Covid-19.

Selama ini pemerintah melalui DPR dan KPK memang memantau secara khusus dana yang dialokasikan pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan Covid-19.

Besarnya alokasi dana bencana, serta pelaporan yang relatif mudah memang menjadi godaan tersendiri bagi mereka yang tidak bermoral untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi.

Ketua KPK, Firli Bahuri pun membeberkan secara lengkap konstruksi perkara dugaan suap yang menjerat Juliari Peter Batubara pada konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Firli mengatakan, perkara ini bermula dari adanya pengadaan Bansos Penanganan Covid berupa paket sembako senilai Rp 5,9 triliun.

“Diawali adanya pengadaan Bansos Penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode,” ujar Firli seperti disunting dari berbagai sumber.

Firli mengatakan, Juliari Batubara selaku Mensos menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek bantuan sosial Covid-19 dengan cara penunjukan langsung rekanan.

KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos Covid-19 ini.

“Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket dari nilai Rp 300 ribu per paket Bansos,” sebutnya.

Lalu, Joko Santoso dan Adi pada Mei-November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian (AIM), Harry Sidabuke (HS), dan PT RPI, yang diduga milik Joko Santoso.

Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh Mensos Juliari Batubara dan diketahui juga dilakukan oleh Adi Wahyono.

Pada paket bantuan sosial Covid-19 periode pertama, diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari Batubara.

“Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar,” ucap Filri.

Firli mengatakan, selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh Eko dan Shelvy selaku orang kepercayaan Mensos Juliari Batubara untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos.

Firli menyebut terkumpullah uang sekitar Rp 8,8 miliar yang diduga akan dipakai untuk keperluan Mensos Juliari Batubara.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket bantuan sosial sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan saudara JPB,” ucap Firli.

KPK pun menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Sebagai penerima, Mensos Juliari Peter Batubara, Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso, dan Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos Adi Wahyono.

Sebagai pemberi yaitu Ardian I M (swasta) dan Harry Sidabuke (swasta).

Mensos Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lalu, Joko Santoso dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukuman Mati

Terkait korupsi dana bantuan sosial, pemerintah telah menegaskan hukuman mati menanti bagi koruptor dana bencana alam maupun non alam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengancam akan memberikan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana, termasuk dana penanganan pandemi Covid-19.

“Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati,” kata Ketua KPK Firli di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Rabu (29/4/2020), Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah mengeluarkan ancaman tersebut.

Firli mengaku bakal menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi dana penanganan bencana.

Tak tangung-tanggung, KPK bakal menjatuhkan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana, termasuk penanganan wabah virus corona (Covid-19).

Firli menjelaskan, landasan utama dalam tuntutan tersebut yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Untuk itu, dia mengingatkan jangan coba-coba untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam suasana bencana.

“KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi, terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana,” ujarnya.

MenkumHam Yasonna Laoly juga pernah menyatakan, hukuman mati bagi terpidana korupsi sudah tercantum dalam undang-undang.

“Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kita jelas ada (hukuman mati). Dimungkinkan hukuman mati kalau dalam kondisi bencana alam, dalam kondisi moneter yang parah itu dimungkinkan. Pengulangan tindak pidana korupsi,” kata Yasonna disunting dari Liputan6.com, Jumat 19 Desember 2019.

Yasonna mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan corona sebagai bencana nasional. Maka dari itu, jika terjadi tindak pidana korupsi terhadap dana anggaran untuk penanganan corona, maka bisa ditindak sesuai dengan Pasal 2 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“UU Tipikor ini menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati,” kata Yasonna.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.