in

Genjot Pendapatan, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Minta Sejumlah Restoran Baru Muncul Didata 

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim menjadi pembicara dalam dalam Dialog Interaktif DPRD di stasiun televisi swasta lokal, Selasa (8/2/2022).

HALO SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang diminta terus menggali potensi wajib pajak yang masih belum terdata. Terutama sejumlah usaha kuliner atau restoran yang baru bermunculan agar bisa diakomodir secara menyeluruh.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Mualim mengatakan, Bapenda harus bisa memaksimalkan pemasukan pendapatan daerah dengan melakukan langkah yang tepat. Sehingga target yang telah diprogramkan dari sektor pedapatan nanti bisa terpenuhi.

“Seperti usaha restoran banyak yang bermunculan saat ini, ini apakah sudah masuk belum pajaknya untuk pemerintah kota, perlu untuk diakomodir, biar Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Semarang meningkat,” katanya, saat menjadi narasumber dialog interaktif di salah satu stasiun swasta lokal dengan tema Rumusan Strategi Meraih Pendapatan Daerah, Selasa (8/2/2022).

Dikatakan Mualim, untuk optimalisasi pajak, perlu adanya pemetaan objek pajak secara menyeluruh agar memudahkan pendataan.

“Mana yang sudah mencapai target, kalau sudah capai target dipertahankan. Kalau belum harus ditingkatkan, pemerintah bisa membuat inovasi yang baru, bagaimana jika ada kendala -kendala disesuaikan dengan kondisi saat ini. Begitu pun yang terjadi seandainya ternyata wajib pajak tidak bisa membayar, pemerintah juga harus mengambil langkah yang tepat,” paparnya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini juga menyoroti masih adanya kebocoran potensi pendapatan yang sebenarnya bisa masuk ke PAD.

“Misalnya dari lokasi wisata, yang tidak masuk ke pemerintah, sebelum jam operasional buka, tapi sudah melayani pengunjung yang masuk. Kan bisa merugikan pemerintah, seharusnya bisa menyumbang dari sektor pajak,” ungkapnya.

Di sisi lain,  Mualim meminta Bapenda selain mengejar target capaian pajak, namun diimbangi dengan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

“Jangan sampai hanya fokus menarik pajaknya saja, tanpa diimbangi dengan pelayanan yang baik. Seperti pembayaran Pajak Bumi Bangunan atau PBB dan sebagainya, dipermudah dan dipercepat. Upaya lain juga bisa jemput bola di kelurahan dengan mobil keliling, ini penting dikaji dan ditindaklanjuti agar semuanya bisa sesuai harapan,” katanya.

Tak hanya itu, potensi pendapatan dari retribusi kantong -kantong parkir tepi jalan umum bisa dioptimalkan.

“Adanya perluasan tempat atau pembukaan kafe dan usaha kuliner lainnya bermunculan. Kami mengharapkan pendapatan harus naik, seiring dengan banyaknya kantong parkir dan usaha baru tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kota Semarang, Saryono mengatakan, saat ini pihaknya membuat kebijakan relaksasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni dengan memberikan keringanan pajak. Mulai dari November sampai Desember tahun 2021 diberikan keringan sebesar 30 persen, dan tahun 2022 ini sebesar 40 persen.

“Di sisi lain, kami ingin keringanan ini dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan berharap kas daerah juga meningkat,” katanya.

Dikatakan dia, ditargetkan ada 50 ribu sertifikat yang bisa dilaksanakan.

“Agar masyarakat ringan membayar pajaknya keringanan sebesar 40 persen, kas daerah akan baik. Ini salah satu strategi kita di kondisi pandemi ini,” imbuhnya.

Jika program PTSL terlaksana semuanya, ia menyatakan bisa menyokong jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 100 miliar.

Sedangkan untuk mendata objek pajak, pihaknya mulai melakukan rekrutmen petugas sisir PBB, mitra pajak, dan laskar pajak. Harapannya mendukung program untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Sedangkan Wakil Rektor Unimus, Hardi Winoto yang juga menjadi narasumber dialog mengatakan, setuju pajak daerah belum digali secara maksimal. Dengan APBD diangka Rp 5 triliun lebih, disokong dari PAD sebesar Rp 2 triliun dan diluar pajak lainnya.

“Contoh belum optimalnya setoran dari BUMD saat ini, hanya menyumbang sepertiga dari APBD Kota Semarang, yang hanya sekitar Rp 400 miliar. Itu belum maksimal. Kinerjanya bisa digenjot, “paparnya.

Dirinya juga memberi masukan, agar Bapenda bisa mencari sumber pendapatan dari luar sektor pajak. Seperti memanfaatkan aset daerah yang menganggur agar bisa menjadi sumber pemasukan pendapatan daerah. (HS-06)

Aparat Gabungan Dampingi BPN Pengukuran Tanah di Desa Wadas Purworejo

Isu Jual Beli Lapak Pasar Johar, Dewan akan Konfirmasi Pedagang dan Dinas