Ganjar Ingatkan Bantuan Pemda dalam Penanganan Covid-19 Tidak Diberi Stiker Foto Kepala Daerah

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

 

HALO SEMARANG – Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah agar tidak menempelkan sticker bergambar foto kepala daerah pada bantuan sosial masyarakat. Dia meminta seluruh bantuan menggunakan label atau logo pemerintah daerah saja untuk menghindari pro kontra.

“Kalau bantuan itu dari pemerintah, ya pakai label pemerintah saja,” terangnya, Selasa (5/5/2020).

Menurutnya penempelan gambar kepala daerah banyak dinilai negatif karena berkesan kampanye jelang Pilkada 2020. Apalagi beberapa kepala daerah di Jateng menjadi inkumben di Pilkada mendatang.

“Sebenarnya tidak keliru amat karena memang faktanya mereka yang incumbent yang saat ini memimpin. Tapi tidak pas saja,” terangnya.

Kalau kemudian label yang digunakan dalam bansos itu menunjukkan jabatannya, maka hal itu menurut Ganjar tidak mengapa. Namun kalau itu ada ajakannya, itu yang akan menjadi masalah.

“Maka yang paling enak, tidak usah menggunakan label, itu sensitif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Semarang menyampaikan imbauan ke Pemerintah Kota Semarang terkait bantuan sosial terdampak Covid-19, untuk tidak dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi yang berpotensi melanggar hukum menjelang Pilkada serentak 2020.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan penelusuran atas informasi awal yang disampaikan oleh masyarakat, terkait bantuan sosial dampak Covid-19 yang ditempeli stiker/gambar/slogan yang identik sebagai bakal calon kepala daerah di Kota Semarang.

Penyalahgunaan bantuan sosial sebagai sarana sosialisasi politik, menurutnya berpotensi nenyebabkan pelanggaran pemilu.

“Proses penanganan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan berlaku. Apabila penelusuran terdapat dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kota Semarang akan memprosesnya. Jika dugaan itu mengandung unsur pidana, yang berwenang adalah sentra Gakkumdu Kota Semarang. Dan jika dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, maka diteruskan ke instansi yang berwenang,” tegasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.