in

Ganjar Ancam Copot ASN Yang Berafiliasi dengan FPI dan HTI

Gubernur Ganjar Pranowo dalam pelantikan 840 pejabat fungsional Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/2). (Foto : Dok Humas Jateng)

 

HALO SEMARANG – Gubenur Ganjar Pranowo menyatakan akan mencopot aparatur sipil negara (ASN), yang mendukung atau bahkan berafiliasi pada organisasi-organisasi terlarang, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu ditegaskan Ganjar, saat melantik 840 pejabat fungsional Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/2).

Kepada mereka yang dilantik dan seluruh ASN, Ganjar meminta agar seluruh ASN setia pada ideologi Pancasila.

“Saya ingatkan kepada seluruh ASN, khususnya yang hari ini dilantik, bahwa bapak dan ibu sudah menandatangani pakta integritas. Di antaranya setia dan taat pada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, dan tidak boleh bergabung atau berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang. Kalau masih ada, silahkan angkat tangan sejak sekarang,” kata Ganjar, seusai melantik para pejabat fungsional itu.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam pelantikan 840 pejabat fungsional Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/2). (Foto : Dok Humas Jateng)

Ganjar menjelaskan, larangan ASN berafiliasi dengan organisasi terlarang sudah jelas. Dan organisasi-organisasi apa yang terlarang oleh negara, juga sudah dijelaskan.

“Organisasi yang terlarang kan sekarang sudah jelas, apakah itu Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Front Pembela Islam (FPI). Ini saya wanti-wanti betul dan terus saya ingatkan, dan kalau hari ini masih ada orang yang coba-coba itu (berafiliasi), maka dia sudah melanggar pakta integritas, melanggar komitmen. Sehingga kalau saya mau nyopot, sekarang bisa saya copot dengan gampang,” tegasnya.

Ganjar juga mengingatkan seluruh ASN Pemprov Jateng, untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Khusus soal korupsi dan gratifikasi, Ganjar mengatakan bahwa program penanggulangan itu sudah berlangsung lama dan sekarang sudah berjalan baik.

“Maka kalau ada yang nekat hari ini, hanya satu saja jawabannya. Mesti tak copot. Ini saya ingatkan terus menerus agar semuanya bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas,” ucapnya.

Pelantikan pejabat fungsional Pemprov Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (11/2). (Foto : Dok Humas Jateng)

Salah satu pejabat fungsional yang dilantik, Muji Purnomo menegaskan akan berkomitmen melaksanakan pakta integritas yang telah ditandatanganinya.

Harga Mati

Sebab bagi ASN, ketika sudah menandatangani pakta integritas, itu adalah harga mati yang harus dilakukan.

“Sehingga sesuai arahan Pak Gubernur tadi, kami harus setia dan taat pada NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Kami juga harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh negara, salah satunya menjauhi organisasi-organisasi terlarang yang menyebarkan paham-paham bertentangan dengan NKRI, Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Larangan ASN berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang, juga sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melarang seluruh ASN berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang di Indonesia.

Dalam SE nomor 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada Senin (25/1), beberapa organisasi terlarang itu diantaranya PKI, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI). (HS-08)

Share This

Kampung Terendam, Warga Trimulyo Masih Bertahan di Pengungsian

Bupati dan Wali Kota Diajak Perhatikan Tata Ruang Dalam Pembangunan