in

Fraksi PKB Soroti Soal Investasi Modal ke BUMD Milik Pemkot Semarang

Fraksi PKB Soroti Soal Investasi Modal ke BUMDSuasana Rapat Paripurna yang membahas Pertanggungjawaban APBD Kota Semarang tahun 2021, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Fraksi PKB DPRD Kota Semarang menyatakan setuju dengan pengajuan atas tiga Raperda yang disampaikan dalam rapat paripurna pertanggugngjawaban APBD Kota Semarang 2021, baru-baru ini. Yaitu Raperda Layanan Biaya pengelolaan sampah, Raperda Penyertaan Modal ke BUMD dan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Ketua Fraksi PKB, Sodri mengatakan, pihaknya hanya menyoroti soal investasi untuk penyertaan modal usaha kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Semarang sendiri.

Menurutnya, investasi kepada BUMD milik pemerintah kota sendiri itu tidak boleh ada unsur spekulasi. Namun hal itu harus benar-benar sudah diperhitungkan bahwa pemerintah kota nantinya akan memperoleh imbal balik atau keuntungan.

“Ini harus benar-benar dipastikan mendapat imbal balik sesuai hukum bisnis. Karena akadnya bukan sumbangan atau bantuan, melainkan penanaman modal. Sekali lagi, penanaman modal,” terangnya, Selasa (2/8/2022).

Sodri mengatakan, atas tiga raperda tersebut pihaknya sepakat untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda. Karena memang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Misalnya Raperda Biaya Layanan Pengolahan Sampah, katanya, penting dibuat untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota Semarang yang terus bertambah dan semakin banyak volume maupun jenisnya. Apalagi Raperda ini juga memberi kepastikan hukum atas kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah.

“Sekaligus untuk mewujudkan transparansi penggunaan uang rakyat yaitu APBD untuk membayar jasa pengelolaan sampah. Hal ini mendukung upaya Pemerintah Kota Semarang menjalankan pemerintahan yang baik, terbuka dan bersih (Good and clean government),” katanya.

Kemudian Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memang perlu disusun untuk memberi payung hukum atas penggunaan uang rakyat (APBD) untuk menanamkan modal atau investasi domestik kepada BUMD milik Pemkot Semarang.

Dalam dokumen Raperda Penyertaan Modal ini, Pemkot Semarang akan menggunakan uang rakyat sebesar total Rp 2,059 triliun dalam jangka waktu lima tahun yaitu dari 2021 hingga 2026.

Rinciannya yaitu investasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal sebesar Rp 1,5 triliun, Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang sebesar Rp 50 miliar, Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera sebesar Rp 110 miliar, Perseroan Terbatas Taman Satwa Semarang sebesar Rp 300 miliar, dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Semarang sebesar Rp 99 miliar.

“Sehingga penyertaan modal ini perlu kami perlu tekankan, bahwa investasi tersebut harus benar-benar menguntungkan. Harus jelas itungan resikonya dan peluang keuntungannya. Jangan sampai uang rakyat hilang karena perusahaan yang diberi modal justru menyelewengkan uang rakyat tersebut atau manajemen buruk yang tidak profesional membuat rugi pemodal,” paparnya.

Sedangkan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik diakui memang penting untuk mengatur kewajiban pemerintah membuat sistem pengelolaan sampah yang menjamin kebersihan dan kesehatan seluruh warga masyarakat Kota Semarang.

Raperda ini juga perlu untuk mendidik perusahaan maupun warga masyarakat agar tertib mengatur air limbah industri maupun air limbah rumah tangga. Perda ini harus dipastikan dijalankan secara tegas dan adil. Segala konsekuensi hukum bagi pencemar lingkungan, bagi pembuang air limbah beracun atau berbahaya harus diatur yang jelas.

“Dengan kalimat yang tepat, tidak memberi peluang penafsiran apapun. Dan harus dipastikan aturan ini ditegakkan tanpa pandang bulu di setiap waktu,” ujarnya.

Menurutnya, Perda tentang pengolahan air limbah domestik ini juga harus benar-benar dijadikan pijakan membangun sistem drainase air limbah yang modern, yang menjamin lingkungan tetap sehat, jauh dari pencemaran apapun.

“Perda ini memberi pijakan hukum yang jelas untuk mewujudkan Semarang yang modern. Yaitu dengan membangun sistem saluran, perpipaan, sistem pembuangan dan penyaringan yang sesuai standar kesehatan dunia,” pungkasnya. (HS-06)

Program Perpindahan ke TV Digital, Diskominfo Semarang Lakukan Pendataan Penerima Bantuan STB

tiket.com Luncurkan Jagoan Pariwisata untuk Tingkatkan Kompetensi & Kapabilitas Para Pelaku Usaha di Desa Wisata