in

FITRA Jateng: Serapan Belanja APBD Pemprov Jateng Kurang Maksimal

Tangkapan layar data realisasi anggaran belanja Covid-19 Provinsi Jateng 2020 yang diolah oleh FITRA Jateng.

 

HALO SEMARANG – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan, serapan anggaran selama pandemi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng masih rendah.

Diungkapkan oleh Peneliti FITRA, Mayadina Rohma Musfiroh (RM), penilaian tersebut berdasarkan perhitungan total pencairan dibagi keseluruhan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Provinsi Jateng tahun anggaran 2021.

Perhitungan tersebut diperoleh melalui data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng yang diperbarui tanggal 31 Juli 2021. Belanja APBD Jateng baru terserap sekitar 29,2 persen atau Rp 1,4 triliun.

Dalam kajiannya, ditemukan perbedaan data dari Laporan Realisasi Semester TA 2021, yakni serapan belanja Provinsi Jateng mencapai 38 persen atau setara dengan Rp 10,3 triliun.

“Berdasarkan data berbeda itu, menjadi salah satu bukti, bahwa kualitas perencanaan dan informasi transparansi anggaran belanja di Jateng masih buruk. Bahkan ada indikasi ketidakseriusan ini dalam menangani krisis, yang berdampak dengan penyerapan,” jelasnya, saat dihubungi halosemarang.id, Senin (9/8/2021).

Lebih dari itu, ia melanjutkan, penyerapan anggaran untuk penanganan pandemi pada tahun 2020 masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

“Realisasi anggaran bidang kesehatan hanya 55,9 persen dan penanganan dampak ekonomi mencapai 71,8 persen. Padahal masih banyak rakyat terdampak yang membutuhkan,” tegas peneliti yang juga Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara itu.

Dugaannya, terdapat faktor-faktor penyebab lambatnya serapan anggaran tersebut karena pola belanja pemerintah daerah masih sama dengan saat kondisi normal (bukan pandemi).

Dalam bahasa lain, pola serapan anggaran menanjak pada akhir tahun anggaran.

“Selain itu, belum terbukanya data anggaran bahkan di kalangan internal sendiri juga ditengarai menjadi salah satu faktor. Hal ini disebabkan karena anggaran daerah mengalami refocusing, sehingga pelaksana kegiatan masih saling menunggu. Namun penyebab pastinya dapat dikonfirmasi langsung kepada pemerintah dan faktornya bisa beragam,” ujar aktivis dan intelektual perempuan yang konsisten memegang prinsip dan idealisme ini.

Terlepas dari temuan penyerapan anggaran yang masih buruk, pihaknya juga menemukan temuan lain. Di antaranya perihal data penerima bantuan di desa, tidak sesuai dengan yang dari Kementrian Sosial (Kemensos).

“Pihak desa sudah diminta untuk mengupdate penerima bantuan, tapi dari pusat (kemensos) malah masih menggunakan data yang lama, jadi realisasinya kurang tepat sasaran. Dugaan dari FITRA, kemungkinan itu karena kejar tayang dalam hal penyerapan penyaluran, tapi kan harusnya tidak mengurangi kualitas penyerapannya,” ujar perempuan berdarah bumi Kartini itu.

Terdapat catatan serius yang ia tujukan kepada Pemerintah Provinsi Jateng untuk segera diselesaikan. Yaitu, mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mendesak khususnya di bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan termasuk di dalamnya pencairan insentif nakes.

Kedua, mendesak kabupaten/kota untuk lebih transparan. Satu di antara penyebab rendahnya serapan ialah belum terbukanya data anggaran, bahkan di antara para perangkat daerah sendiri selaku pelaksana kegiatan.

Ketiga, mendesak Pemerintah Provinsi Jateng untuk segera melakukan penguatan jaring pengaman, khususnya terhadap dampak ekonomi yang terjadi di masyarakat. Baik itu penguatan ekonomi tingkat ultra mikro, mikro, dan menengah.

“Kita belum melihat penguatan jaring pengaman yang dilakukan pemprov, dari dampak ekonomi yang terjadi karena pandemi ini,” tandas Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU ini.(HS)

Share This

Jateng Belum Jadikan Sertifikat Vaksin Syarat Bepergian, Begini Alasannya

Ganjar Ingatkan Perayaan Agustusan Tak Jadi Klaster Baru