Fadholi: Pekerja Migran Adalah Tanggung Jawab User

Anggota Komisi IX DPR RI, Fadholi.

 

HALO KENDAL – Anggota Komisi IX DPR RI, Fadholi meminta Badan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk terus mendampingi para calon pekerja migran.

Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, di mana banyak pekerja migran yang ditunda pemberangkatannya.

Hal ini disampaikan, saat dijumpai halosemarang.id dalam kegiatan kunjungan di DPD Nasdem Kabupaten Kendal, Kamis (15/4/2021).

- Advertisement -

“Jadi misalnya ada kendala teknis dan sebagainya yang berkaitan dengan pemberangkatan, saya kira itu BP2MI sebagai badan yang bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan penempatan pekerja migran,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Fadholi, seharusnya biaya pemberangkatan calon pekerja migran adalah tanggung jawab pengguna atau user, yang dalam hal ini perusahaan penyalur pekerja migran di luar negeri.

“Jadi untuk pelatihan dan bimbingan vokasi menjadi tanggung jawab negara. Tapi urusan dia berangkat transportasi dari rumah ke bandara, kemudian jati diri paspor, seharusnya itu tanggung jawab ada di user,” jelas Fadholi.

Dirinya menambahkan, pembebasan biaya itu dilakukan untuk membantu pekerja migran lepas dari modus kejahatan terkait pinjaman uang dengan bunga yang tinggi.

Uang pinjaman itu biasanya digunakan pekerja migran untuk menutupi biaya persiapan jelang keberangkatan.

“Perlu BP2MI menggiatkan sosialisasi. Kalau dulu kan lebih dikenal dengan peraturan badan biaya penempatan, nah ini adalah pembebasan biaya penempatan,” sambung Fadholi.

Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mensosiialisasikan tentang pembebasan biaya penempatan (zero cost), kepada para calon pekerja migran Indonesia di Kendal.

Kepala BP2MI, Benny Ramdhani mengatakan, sosialisasi ini dirasa perlu karena pada umumnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri, enggan mengurus pembuatan dokumen yang merupakan persyaratan utama untuk bekerja.

“Dan akhirnya para CPMI ini terjebak pada calo pengurusan dokumen, atau malah jadi tenaga kerja ilegal di luar negeri,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya terus menggiatkan sosialisasi kepada para calon pekerja migran Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kendal.

“Dokumen itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017, terutama pasal 30 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.