Fadholi: Ketersedian Vaksin Harus Tercukupi Untuk Masyarakat Luas dan Tidak Kadaluarsa

Anggota Komisi IX DPR RI, Fadholi saat memberikan sambutan dalam acara buka bersama di Rumah Inspirasi Nasdem, Selasa (20/4/2021).

 

HALO KENDAL – Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan aturan baru soal insentif bagi tenaga kesehatan Covid-19, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021, tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Hal tersebut juga diperkuat, adanya pertemuan antara Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan RI.

Demikian disampaikan, Anggota Komisi IX DPR RI, Fadholi saat mengunjungi rumah inspirasi Partai Nasdem Kendal dan buka bersama warga, Selasa (20/4/2021).

Menurutnya, ada beberapa pembaruan dalam aturan dalam KMK tersebut, yakni insentif ini akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan.

“Upaya ini dinilai akan menghindari beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi. Karena bisa dimonitor apabila terjadi keterlambatan. Selain itu, akan bisa diketahui langsung penyebab keterlambatan pembayaran insentif,” tutur Fadholi.

Perbaikan dari regulasi ini, menurutnya jika dibandingkan pada tahun 2020 di antaranya mengenai kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan kriteria tenaga kesehatan.

“Tenaga yang menangani Covid-19, menjadi prioritas. Jadi apabila ada tenaga kesehatan di Kendal yang belum mendapatkan insentif bisa melapor ke dinas terkait. Bahkan bisa melapor kepada saya langsung,” jelas Fadholi.

Sebab, semakin tinggi risiko paparan terhadap penyebaran Covid-19, maka yang bersangkutan akan mendapatkan insentif secara lebih optimal.

“Sehingga ada perbedaan, antara para tenaga kesehatan yang bekerja pada zona-zona tertentu,” imbuhnya.

Sementara terkait vaksin, menurut Fadholi, DPR RI telah meminta kepada pemerintah, vaksin jangan sampai kadaluarsa. Selain itu, juga dilakukan percepatan pemerataan vaksin kepada semua lapisan masyarakat.

“Kami mendesak kepada pemerintah segera memenuhi ketersediaan vaksin untuk bisa mengakomodir masyarakat yang lebih luas dan jangan hanya kelompok-kelompok. Karena selama ini baru tenaga medis, pelayan publik, lansia, dan beberapa tenaga pengajar saja yang divaksin,” tandasnya.

Terkait dengan pembelajaran tatap muka, Fadoli menekankan, DPR RI menyambut baik keputusan pemerintah untuk membuka kembali proses belajar-mengajar secara tatap muka.

“Meski demikian, proses pembelajaran tersebut tetap harus dilakukan dengan hati-hati mengingat pandemi Covid-19 masih terus berlangsung,” imbuhnya.

Selain itu dirinya minta secara kelembagaan, lingkungan sekolah perlu menyiapkan kelengkapan sarana pembelajaran tatap muka, yang masih dalam masa pandemi ini.

“Seperti tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, thermo gun, tempat duduk berjarak, ruang kesehatan, kemudahan akses ke puskesmas, dan akses keluar masuk dengan rute tidak berpapasan,” terangnya.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhitung adanya kemungkinan guru-guru yang tidak terdata dalam skema vaksinasi akibat data yang belum diperbaharui secara berkala.

“Oleh karena itu, kementerian terkait harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan proses vaksinasi dan membantu memberikan asistensi bagi dinas terkait yang membutuhkan,” terang Fadholi.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah mewajibkan sekolah memberikan opsi layanan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Khususnya, bagi sekolah yang guru dan tenaga kependidikannya telah selesai divaksinasi.

“Setelah pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dinas terkait, mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas,” pungkas Fadholi.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.