in

Evaluasi Kinerja OPD, Komisi C Gelar Raker Dengan Mitra Kerja

Rapat Kerja Komisi C DPRD Kendal dengan mitra kerja, Kamis (15/7/2021).

 

HALO KENDAL – Komisi C DPRD Kendal melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya selama dua hari, yakni Rabu (14/7/2021) dan Kamis (15/7/2021).

Pada hari pertama, rapat kerja dilakukan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kendal dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Sedangkan hari kedua dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal dan Baperlitbang, selaku koordinator dari mitra kerja komisi.

Rapat kerja membahas program prioritas pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2022, yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif.

Ketua Komisi C DPRD Kendal, Bintang Yudha Daneswara mengatakan, pembangunan yang akan dilakukan Dinas PUPR adalah masih konsen pada pembangunan jalan.

Dijelaskan, hingga kini masih ada 12% jalan yang belum dilakukan peningkatan insfrastruktur. Sehingga targetnya pada tahun 2022 semua pembangunan harus bisa kelar.

“Rancangan akhir yang diajukan oleh Dinas PUPR sebesar Rp 125 miliar dari renja sebesar Rp 590 miliar,” jelas Danes, sapaan akrab Bintang Yudha Daneswara, Kamis (15/7/2021).

Diungkapkan, untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membahas terkait penataan ruang terbuka hijau (RTH) khusus di wilayah Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kaliwungu yang akan direvitalisasi.

Danes juga menyinggung soal penanganan sampah di Kabupaten Kendal, khususnya di wilayah Darupono yang ada TPA baru dan kemudian akan menjadikan TPA lama sebagai taman atau TPA edukasi.

Menurutnya, Dinas tersebut juga merencanakan akan membuat titik-titik untuk pengelolaan sampah 3R, Reduce, Reuse, Recycle.

“TPS 3R ini pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efesien. Nantinya akan berada di tiap kecamatan,” imbuh Danes.

Dikatakan, sebelum dibawa di TPA Darupono, sampah-sampah di tiap kecamatan akan dikelola lebih dahulu. Sehingga tidak terjadi tumpukan sampah di TPA Darupono.

Danes menambahkan, untuk Bagian Administrasi Pembangunan hanya lebih condong ke monitorong dari kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal.

“Adapun Dinas Perkim, fokus ke rumah tidak layak huni (RTLH) dan juga Rusunawa,” imbuhnya.

Untuk rumah susun ini, lanjut Danes, Kabupaten Kendal mendapatkan bantuan tiga Rusunawa.

“Ketiga rumuh susun tersebut akan dibangun di satu Kebondalem, Kecamatan Kota Kendal dan dua di wilayah Kecamatan Kaliwungu,” ujarnya.

“Untuk itu Pemkab Kendal harus melakukan pendampingan mulai dari penyediaan hingga pengurugan lahan untuk penempatan bantuan Rusunawa tersebut.

“Karena yang di wilayah Kaliwungu berada di area pertambakkan sehingga harus dilakukan pengurugan lahan. Ini butuh anggaran yang besar. Dinas ini juga mengusulkan revitalisasi kawasan kumuh,” terang Danes.

Danes menyatakan, pokok bahasan yang menjadi paparan program kerja Dinas Perhubungan Kendal selain terkait terminal dan parkir, juga menyinggung soal pasar darurat yang didirikan di Terminal Bahurekso. Pasar darurat ini akan menjadi tempat sementara bagi para pedagang pasar Weleri yang terbakar.

Sehingga mau tidak mau harus ada singkronisasi antara Dishub dan Dinas Perdagangan terkait pengelolaan terminal dan pasar darurat tersebut.

Pihak Dishub juga akan melakukan peremajaan dari beberapa terminal, baik Terminal Bahurekso, Boja, Sukorejo dan Weleri.

“Pengadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU), yakni mengajukan 1.600 titik di seluruh Kabupaten Kendal. Sehingga daerah-daerah yang selama ini belum ada penerangan jalan umumnya dapat diakomodir. Selain penerangan juga untuk keselamatan dari warga,” tandasnya.

Danes menambahkan, Komisi C akan mendorong penuh segala bentuk pembangunan di Kabupaten Kendal, selama itu berguna bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan anggaran yang besar itu, pihaknya juga mewanti-wanti supaya tidak main-main dengan anggaran. Sehingga nantinya tidak bermasalah dan berurusan dengan hukum.

Danes juga meminta agar dinas terkait memaksimalkan kinerja dengan baik. Jangan sampai ada keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan apa yang sudah menjadi program kerja untuk pembangunan Kendal.

“Selama ini diketahui bersama, Pemkab Kendal dalam melaksanakan itu sering terlambat. Seharusnya bisa dimulai awal atau pertengahan tahun, tapi yang terjadi terlambat di pertengahan ke akhir tahun. Bagi kami kinerja yang dilakukan Pemkab tidak efektif selama ini,” pungkas Danes.(HS)

Share This

Satu Kontainer Berisi Cat Dan Tiner Terbakar, Tiga Unit Damkar Dikerahkan

Di Semarang, Hipertensi Menempati Peringkat Pertama Penyakit Tidak Menular Paling Berbahaya