in

Ekonomi Tumbuh, Indonesia Masih Hadapi Enam Tantangan

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. (Foto: DPR.go.id)

 

HALO SEMARANG – Walaupun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2021 tumbuh 7,07 persen, dibanding kuartal II 2020, namun ke depan terdapat enam tantangan, termasuk pelambatan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menyebut keenam tantangan itu masih berkaitan dengan pandemi Covid-19. Tantangan pertama, menurut dia berkaitan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 3 Juli hingga 9 Agustus.2021. Kebijakan ini membawa konsekuensi perlambatan ekonomi pada kuartal III 2021 dan bahkan dapat memantik kontraksi 1,7-2 persen.

“Ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” kata Said, seperti dirilis DPR.go.id.

Tantangan kedua, adalah upaya pemerintah untuk mengerem kontraksi tersebut agar tidak terlalu dalam. Menurut dia, pemerintah harus disiplin mencapai target penurunan Covid-19 dengan kebijakan PPKM.

“Jika ada keberhasilan pengendalian Covid-19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7-5,2 persen,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Lanjut Said, tantangan ketiga adalah makin besarnya tingkat kasus positif Covid-19 di desa-desa, ditambah data BPS yang menunjukkan kontraksi pada sektor pertanian. Menurut dia pertanian tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah, agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Jika kasus positif Covid-19 di desa meningkat di tengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda. Di desa-desa, akses layanan kesehatan tidak sebanyak di kota. Hal ini akan berakibat tingkat fatalitas akibat Covid-19 di desa menjadi tinggi, sekaligus mengganggu suplai pangan nasional.

Untuk tantangan keempat, adalah kemampuan pemerintah dalam membantu masyarakat. Karena itu dia meminta agar pemerintah mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin.

“Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Untuk menopang rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya,” jelas Said.

Kelima, masih kata Said, seiring dengan meningkatnya laju ekspor dan impor, yang pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78 persen dan impor tumbuh 31,22 persen, maka pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB.

Dia memberi contoh kejadian kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk poin ke enam, anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter), yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang.

bila ekonomi Amerika Serikat  (AS) menunjukkan perbaikan. Pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan nasional yang konsekuensinya akan menekan rupiah.

Namun, peluangnya potensi ekspor nasional akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional Indonesia. Total ekspor ke AS pada tahun 2021 sebesar 12 persen dari total ekspor.

“Sekali lagi, saya minta pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita di sepanjang tahun 2021 agar mampu bertahan pada kisaran 3,3-3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang,” tutup legislator dapil Jawa Timur XI itu. (HS-08)

Share This

Satgas Lawan Covid-19 DPR Apresiasi PT Etana Kembangkan Vaksin

13.830 Orang Telah Mengikuti Vaksin di Polres Magelang