Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi, Akademisi Undip Buat Petisi Tolak Revisi UU KPK

Para dosen ikut menandatangani penolakan revisi UU KPK di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Undip Semarang, Senin (9/9/2019).

 

HALO SEMARANG – Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar disuarakan, juga diikuti oleh puluhan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Diponegoro Semarang. Para dosen dan mahasiswa membuat petisi yang berisi penolakan terhadap revisi UU KPK, Senin (9/9/2019) di lobi kampus tersebut. Petisi tersebut juga dibubuhi tanda tangan di atas kain putih yang membentang di kantor Fisip Undip, Tembalang.

Tidak hanya dosen, petisi juga didukung oleh organisasi mahasiswa, alumni dan unsur lainnya yang ada di lingkungan Fisip Undip. Mereka menargetkan akan mendapatkan lebih dari 100 tanda tangan.
Wakil Rektor 1 Undip, Budi Setiyono mengatakan, KPK adalah lembaga anti rasuah yang tidak boleh diganggu dalam hak dan kewenangannya. KPK merupakan lembaga extraordinary sehingga harus memiliki kewenangan dan anggaran yang extraordinary pula.

“Dengan adanya revisi UU KPK ini kok malah justru bisa melemahkan KPK. Para anggota dewan ini sepertinya salah sasaran,” kata Budi.

Dia menginginkan agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen. Jika KPK berada di bawah eksekutif, maka kewenangan KPK tidak akan maksimal dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Budi menjelaskan, yang direvisi seharusnya bukan UU KPK, melainkan memperbaiki peraturan yang belum baik, sehingga mendorong orang melakukan korupsi. Dia mencontohkan, adanya ongkos politik yang tinggi yang membuat pejabat melakukan korupsi setelah menjabat.

Dosen Fisip Undip, Wijayanto menambahkan, KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya masyarakat, bahkan lebih dari 80 persen. Dengan merevisi UU KPK yang malah melemahkan, DPR justru mengebiri kekuatan KPK untuk memberantas korupsi.

“Padahal yang selama ini masyarakat tahu adalah DPR merupakan lembaga paling korup. Dengan melemahkan KPK justru akan memberi ruang lebih luas bagi koruptor,” ungkapnya.

Petisi ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI di Jakarta. Selain itu, Undip juga akan meminta jaringan alumni yang ada di Jakarta untuk membantu mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Salah satunya dengan pembatalan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(HS)

bawah-berita-dprd-semarang