in

Dukung Mendagri, Anggota DPR Ini Minta Pemda Segera Bayar Insentif untuk Nakes

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (Foto : DPR.go.id)

 

HALO SEMARANG –  Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mendukung tindakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang melayangkan surat teguran kepada bupati dan wali kota yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan di daerahnya. Para pemimpin daerah itu diminta segera membayarkan kewajiban dimaksud.

Menurut Guspardi, tindakan Tito Karnavian tersebut menunjukkan keseriusan Mendagri, dalam mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, di tengah masa pandemi Covid-19.

“Mendagri telah memerintahkan jajaran eselon satu Kemendagri, untuk memantau secara mingguan realisasi APBD pada 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia,” kata Guspardi, seperti dirilis DPR.go.id, Senin (6/9).

Politisi PAN ini berharap, pemerintah daerah jangan menunggu teguran dari Mendagri sebagai Pembina Kepala Daerah, agar optimal melaksanakan mandat realokasi APBD untuk penanganan Covid -19.

“Karena pembayaran insentif nakes daerah merupakan anggaran yang harus jadi prioritas dalam realokasi APBD di setiap daerah,” tegasnya.

Guspardi mengatakan para tenaga kesehatan itu, merupakan para pejuang di garis depan, yang menjadi tumpuan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

Apalagi Kebijakan refocusing APBD tahun 2021, telah menggariskan bahwa 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil), harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah.

Oleh karenanya, pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli dalam menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes di daerah. Pemda juga harus segera melaporkannya ke Pemerintah Pusat.

Mendagri sudah menegaskan dalam surat tegurannya, bagi daerah yang belum melakukan refocusing anggaran untuk nakes di daerah, kepala daerah agar segera melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan bersinergi dengan DPRD setempat.

“Sehingga insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) tidak terhambat dibayarkan pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah, untuk tidak segera memberikan insentif tenaga kesehatan yang merupakan hak mereka,” kata dia.

Sebelumya, berdasarkan laporan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dari 10 kabupaten/kota yang menerima surat teguran Mendagri, disebutkan ada tiga pemerintah kabupaten/kota yang belum melakukan realisasi atau melaporkan pembayaran insentif tenaga kerja kesehatan daerah (innakesda) sampai 31 Agustus 2021.

Ketiganya adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kota Pontianak, dan Pemerintah Kota Prabumulih. (HS-08)

Share This

Kecelakaan Tunggal Di Genuk, Pengendara Motor Meninggal Dunia

Pemerintah Turunkan Tarif PPh Bagi Investor Domestik