in

Dua Pelaku Usaha Tuntut BNI Kanwil Surabaya Bayar Ganti Rugi Rp 1,026 Miliar, Ini Alasannya

Kuasa hukum penggugat BNI Kanwil Surabaya saat berada di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

HALO SURABAYA – Dua orang pemilik usaha di Surabaya menggugat PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kanwil Surabaya ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, atas adanya masalah pencairan dana Merchant Electronic Data Capture (EDC) BNI. Keduanya menuntut agar BNI Kanwil Surabaya membayar ganti rugi sebesar Rp 1,026 miliar.

Kedua pemilik usaha tersebut yaitu Moch Ischaq dan Alida Wardhani, warga Bubutan, Surabaya. Penggugat diwakili tim kuasa hukum dari Law Office Dr HENDRA WIJAYA, ST, SH, MH & Partners yang beralamat di Jl. Erlangga Raya No. 41 B-C, Kota Semarang.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) itu telah digelar kemarin. Namun pihak tergugat yaitu BNI Kanwil Surabaya maupun perwakilannya, tidak hadir.

Dalam gugatannya, disebutkan bahwa para penggugat merupakan pemilik usaha dan Merchant EDC BNI yang mempunyai kemitraan dengan BNI Kanwil Surabaya.

“Kami menuntut tergugat (BNI Kanwil Surabaya-red) membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 1.026.627.410,” kata tim kuasa hukum, Hendrikus Deo Peso, dalam keterangannya di Semarang, Kamis (17/11/2022).

Dijelaskannya, gugatan diajukan terkait pencairan dana transaksi di Mesin EDC BNI selama ini sudah terjalin hubungan usaha yang baik. Akan tetapi saat ini mengalami sebuah permasalahan yang berakibat para penggugat mengajukan gugatan PMH.

Bermula pada 2 September 2022, para penggugat melakukan transaksi menggunakan mesin EDC Bank BNI yaitu sebesar Rp 194.366.500 dan Rp 250.233.000, yang pada saat itu status transaksi dinyatakan berhasil.

Namun saat para penggugat mengecek rekening pencairan EDC BNI dan ternyata didapati bahwa transaksi pada 2 September 2022 tidak dibayarkan oleh BNI.

“Sesuai kesepakatan tentang pembayaran, setiap transaksi menggunakan EDC itu dibayarkan satu hari setelahnya. Namun saat itu tanpa ada pemberitahuan bahwa transaksi tidak dibayar secara sepihak oleh BNI Kanwil Surabaya,” jelasnya.

Tim kuasa hukum lainnya, Walden Van Houten Sipahutar menambahkan, para penggugat sempat meminta penjelasan kepada pihak BNI Kanwil Surabaya terkait tidak dibayarkannya transaksi 2 September 2022 tersebut.

Di antaranya dengan menghubungi BNI Merchant Care, untuk menegaskan bahwa seharusnya pembayaran transaksi tersebut secara otomatis dibayarkan ke rekening penampung milik para penggugat jika EDC BNI tersebut aktif.

“Atas perbuatan yang dilakukan secara sepihak oleh tergugat (BNI Kanwil Surabaya-red) dengan tidak membayarkan transaksi EDC pada 2 September 2022, maka para penggugat sebagai pihak Merchant EDC merasa sangat dirugikan karena uang dari hasil penjualan barang tidak dibayar kan oleh pihak BNI,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, sebelum gugatan ini diajukan, para penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum, dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan (Somasi) kepada tergugat.

“Atas Somasi yang diajukan oleh para penggugat, pihak BNI Kanwil Surabaya sama sekali tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan permasahalan,” tandasnya.

Tuntutan ganti rugi dihitung atas kerugian materiil dan immateriil yang timbul atas perkara tersebut. Kerugian materiil dihitung atas kerugian dana transaksi dua penggugat yang masih ditahan BNI ditambah kerugian lainnya yaitu Rp Rp 526.627.410.

“Ditambah kerugian immateriil yang timbul atas perkara ini sebesar Rp 500 juta. Sehingga total tuntutan ganti rugi kami sebesar Rp Rp 1.026.627.410,” pungkasnya.(HS)

Ini Lawan Tersulit buat Si Tangan Batu

Sambut HKG, PKK Kota Pekalongan Gelar KB Gratis