DPRD Minta Pembangunan Infrastruktur Yang Sempat Tertunda Diprioritaskan

Rapat Komisi C dengan Mitra Kerja OPD terkait, dalam rangka membahas rencana kegiatan, di Rang Rapat Komisi C, Senin (9/11/2020).

 

HALO KENDAL – Komisi di DPRD Kendal dalam dua pekan ini menggelar rapat kerja dengan mitra organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, untuk membahas rencana kegiatan dan penganggaran di tahun 2021.

Selain itu juga mengevaluasi kegiatan di tahun 2020, terutama yang mengalami pergeseran akibat kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dalam Rapat Kerja Komisi C DPRD Kendal dengan Mitra OPD, yang diundang untuk membahas masing-masing rencana kegiatannya. Antara lain, Dinas PUPR, Perhubungan, Perkim, Lingkungan Hidup, dan bagian Pembagunan Setda Kendal.

Wakil Ketua Komisi C, M Zainudin mengatakan, anggaran untuk kegiatan fisik pada tahun 2021 jumlahnya di bawah Rp 15 miliar. Untuk itu, Komisi C DPRD Kendal mendesak sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana di tahun 2020, dapat dianggarkan kembali dalam anggaran 2021.

“Alokasi anggaran tersebut jauh lebih kecil, dibandingkan dengan anggaran tahun 2020. Hanya saja, kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 sebagian tidak terlaksana, karena adanya kebijakan untuk penanggulangan pandemi,” terangnya.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) nantinya dapat digunakan untuk mengcover kegiatan yang tertunda akibat refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Harapan kami, DAK nanti dapat mengcover kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di tahun 2020. Mengingat anggaran untuk kegiatan fisik tahun 2021 jumlahnya jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya,” ungkap Zaenuddin.

Terpisah, Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun mengungkapkan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari rapat kerja komisi-komisi dengan mitra OPD masing-masing.

Terkait desakan dari komisi C agar kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana di tahun 2020 agar dianggarkan kembali, pihaknya menyatakan akan menegaskan kembali sebelum pengesahan APBD TA 2021.

“Terutama infrastruktur yang kondisinya sudah mendesak karena sudah mengalami kerusakan berat, kami minta untuk diprioritaskan dalam APBD perubahan 2020 ini. Kegiatan lain yang sudah direncanakan di tahun 2020 tapi belum bisa dilaksanakan, akan diupayakan agar dapat direcovery dalam APBD 2021,” tandasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB itu menyampaikan, di sisi lain anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian di tahun 2021.

“Terkait hal ini, saya telah meminta komisi terkait untuk melakukan pembahasan secara detail dengan mitra OPD terkait,” imbuhnya.

Seperti diketahui, mitra kerja Komisi C yang banyak membidangi sarana dan infrastruktur, selama ini paling banyak mengalami pemotongan anggaran. Jal ini menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RAPBD tahun 2021.

Sejumlah OPD yang menjadi mitra dari Komisi C diundang untuk membahas masing-masing rencana kegiatannya. Antara lain, Dinas PUPR, Perhubungan, Perkim, Lingkungan Hidup, dan bagian Pembagunan Setda Kendal.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.