in

DPRD Kota Semarang Sahkan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang tentang Persetujuan keputusan DPRD Kota Semarang atas Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jumat (29/12/2023).

HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Rapat Paripurna pada Jumat (29/12/2023).

Hadir dalam rapat Paripurna yang juga sekaligus Penutupan Masa Persidangan III tahun 2023 dan Tahun Sidang 2023 tersebut yaitu jajaran pimpinan DPRD, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kepala OPD, para camat dan anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman yang diwakili Wakil Ketua Wahyu Winarto, menyampaikan, penetapan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) hasil dari pembahasan dan persetujuan yang dilaksanakan Pansus Raperda DPRD.

Selama tahun 2023, DPRD Kota Semarang telah menetapkan beberapa produk Perda dari Raperda yang diajukan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Semarang. Termasuk menjelang tutup tahun 2023 ini, telah menetapkan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hkemudian sebelumnya Dewan juga menetapkan Perda tentang Pengelolaan Limbah Domestik dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Saat ini di dewan masih melakukan pembahasan empat Raperda, yaitu Raperda tentang Perijinan dan non Perijinan, Rape da Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raperda Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta Raperda Pengelolaan Kearsipan,” katanya.

Dalam pemaparan, Wali Kota Semarang, Heavearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, bahwa dengan ditetapkan Perda BMD ini, Pemerintah Kota Semarang agar bisa lebih optimal lagi dalam pengelolaan BMD. Tentunya akan makin baik, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Pemkot Semarang dan masyarakat. Sebab, ada beberapa fasum nantinya bisa diserahkan ke Pemkot Semarang, dan saat ini sudah banyak berita acara terkait penyerahan aset yang jadi hak Pemkot Semarang,” pungkasnya. (HS-06)

 

Sebulan Masa Kampanye Pemilu 2024, Pj Gubernur Jateng: Situasi Jateng Kondusif

Lewat Payung Hukum Perda, Mbak Ita Berharap Inventarisasi Aset Pemkot Bisa Lebih Maksimal