Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

DPRD Kota Semarang Pangkas Anggaran Kedinasan Rp 5 Miliar untuk Bantu Penanganan Corona

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman.

 

HALO SEMARANG – DPRD Kota Semarang mengambil langkah strategis dengan memangkas anggaran kedinasan sebesar Rp 5 miliar, untuk dialokasikan ke penanganan kasus corona. Beberapa anggaran yang dipangkas, di antaranya anggaran perjalanan dinas DPRD, anggaran reses, dan lainnya.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat pimpinan seluruh struktur di DPRD Kota Semarang terkait pemangkasan anggaran ini.

“Menyikapi persoalan penularan virus corona yang makin massif di Kota Semarang, kami memang sepakat untuk melakukan pemangkasan anggaran kedinasan DPRD Kota Semarang. Total ada anggaran sekitar Rp 5 miliar hasil pemangkasan, dan akan kami serahkan ke Pemkot Semarang untuk dikelola sebagai anggaran penanganan virus corona di Kota Semarang,” katanya usai memimpin rapat pimpinan DPRD Kota Semarang, Selasa (24/3/2020).

Anggaran tersebut, katanya, diharapkan bisa digunakan Pemkot Semarang untuk menambah anggaran Rp 27 miliar yang sudah disiapkan untuk penanganan corona. Terkait penggunaannya, pihaknya akan menyerahkan teknisnya ke Pemkot Semarang, termasuk ke Dinas Kesehatan Kota Semarang.

“Persoalan corona ini memang tidak bisa diprediksi sampai kapan dan butuh anggaran berapa. Maka langkah yang kami tempuh sementara, yaitu memangkas anggaran kedinasan kami untuk dialokasikan guna penanganan corona,” kata Pilus, sapaan akrab Kadarlusman.

Pihaknya juga mendukung langkah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait dengan kebijakan perubahan jam kerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meminimalisir penyebaran virus corona (Covid-19).

“Kami mendukung langkah yang diambil oleh Pemkot Semarang, karena ini salah satu cara untuk mengurangi risiko penularan virus corona,” kata Pilus.

Di mana dalam surat edaran Wali Kota Semarang, jam kerja ASN di lingkungan Pemkot Semarang hanya 3 jam, yakni pukul 07.00 hingga 10.00 dan selanjutnya dianjurkan untuk bekerja di rumah atau Work From Home.
Namun demikian, Pilus mengingatkan, meski jam kerja di kantor lebih singkat yakni hanya 3 jam, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik.

“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, harus tetap maksimal seusia dengan standar operasional prosedur yang sudah berlaku,” tegasnya.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang