in

DPRD Kota Semarang Fasilitasi Persoalan Perumahan Kekancan Mukti dan Warga

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Hermawan Sulis S.

HALO SEMARANG – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, berusaha memfasilitasi persoalan warga dengan pengembang perumahan Kekancan Mukti di wilayah Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan. Persoalan itu terkait fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang dituntut warga.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Hermawan Sulis S pun menerima langsung audiensi warga dalam rapat koordinasi bersama pemangku wilayah Pedurungan Lor di Gedung DPRD Kota Semarang, baru-baru ini.

Dia pun akan meminta agar pengembang perumahan tersebut segera menyerahkan kewajibannya berupa Fasum dan Fasos ke pemerintah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga.

“Fasum dan Fasos di Kekancan Mukti ini, adalah keinginan warga mau dipakai sesuai dengan aturan yang berlaku saat perumahan ini dibuat,” kata Hermawan Sulis S, usai rapat.

Sulis sapaan akrabnya menjelaskan, sebelumnya memang ada perubahan lokasi Fasos dan Fasum yang dijanjikan pengembang saat pertama kali membangun perumahan tersebut, beberapa tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, pihak pengembang ingin mengganti tempat bakal Fasum dan Fasos. Penggantian tersebut, telah disetujui warga setelah dilakukan musyawarah. Sayangnya, lahan baru yang akan digunakan untuk Fasum dan Fasos, kepemilikan dan batasnya tidak begitu jelas.

“Ini sudah diganti, tapi kepemilikan batasnya belum jelas. Yang dikeluhkan warga, terus molor dan nggak ada kejelasan batasnya,” ujarnya.

Akibatnya, kata dia, hingga kini Fasum dan Fasos sendiri belum terbangun. Adapun tanah yang dijanjikan pengembang kepada warga, memiliki luas sekitar 5.800 meter persegi. Selain untuk akses jalan, rencananya akan dibangun masjid, fasilitas kesehatan, dan kantor kelurahan di satu kompleks.

“Tadi disetujui, ini sesuai dengan hasil rapat terakhir, pengembang diberi waktu satu bulan sudah harus selesai. Kalau tidak sesuai kesepakatan, akan dikembalikan seperti semula,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra ini meminta agar pihak pengembang bisa memenuhi permintaan warga sesuai hasil rapat. “Yang jelas warga sebelumnya sudah sepakat tempat Fasum Fasos dipindah tidak masalah tapi harus ada wujud fisiknya,” katanya.

Sayangnya usai rapat, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengembang. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP Kota Semarang, Wisnugroho Subowo mengaku menunggu rekomendasi dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang jika memang harus dilakukan penertiban.

“Kita tunggu rekomendasi Distaru, pengembang kan diberikan waktu satu bulan, dan saat ini belum sampai ke ranah kami,” ujarnya.(HS)

Pemprov dan DPRD Jateng Optimistis Pembahasan Raperda Akan Terakselerasi Pasca Kampanye Pemilu 2024

Prabowo Tunjuk Maruarar Sirait Jadi “Wakil Ketua Bidang Ini dan Itu”, Begini Tanggapan Pengamat Politik