DPRD Kota Semarang Dorong Operasi Yustisi di Perkantoran dan Kampung-kampung

Warga dihukum membersihkan makam saat terjaring razia penegakan protokol kesehatan yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kamis (12/11/2020).

 

HALO SEMARANG – Mata rantai penyebaran Covid-19 dari klaster perkantoran, perusahaan, dan keluarga di Kota Semarang masih belum terputus.

Hal ini membuat jajaran DPRD Kota Semarang mendorong pemkot untuk meningkatkan upaya sosialisasi tentang kepatuhan protokol kesehatan. Khususnya di lingkup perkantoran dan kampung-kampung.

DPRD Kota Semarang juga mendorong Pemkot Semarang agar lebih menggencarkan edukasi dan operasi yustisi.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa henti.

Namun dia meminta pemkot untuk mulai melakukan operasi ke perkantoran guna memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik. Edukasi hingga pelosok kampung juga perlu ditingkatkan.

Menurutnya, selama ini operasi yang dilakukan tim gabungan lebih banyak dilakukan di tempat umum, seperti pasar, pusat perbelanjaan, jalan, atau tempat kerumunan lain.

Tempat-tempat yang memiliki lingkup lebih kecil seperti perkantoran harus mulai menjadi perhatian tim yustisi.

“Sekarang tidak pernah dinyana ada klaster di perkantoran pemerintahan. Saya harap pemkot bisa operasi di perkantoran atau di tempat perkumpulan lain di luar kantor. Itu yang harus kita tekan,” ujar Pilus, sapaannya.

Lebih lanjut, dia menilai keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penanganan Covid-19 sudah sangat maksimal.

Hanya saja, pendemi ini tidak dapat diprediksi akan selesai sampai kapan. Menurut dia, hal ini terkadang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini. Pembatasan pun akhirnya semakin dilonggarkan, mengingat perekonomian harus tetap berjalan.

“Sekarang banyak pasar sudah bebas. Pasar tiban juga sudah buka. Ini sebenarnya bukan berarti pemerintah menyepelekan tapi memang dilematis,” katanya.

Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dengan jam tayang yang terbatas bagi pelaku usaha tentu akan membuat pemulihan ekonomi cukup lama.

Pemkot Semarang harus tetap berupaya menekan angka kasus Covid-19, namun juga tetap memeprhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kalau pembatasan dilakukan, dikhawatirkan ekonomi tidak berjalan,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.