in

DPRD Kota Pekalongan Tetapkan Propemperda Tahun 2023

Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pekalongan Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis (17/11/2022). (Foto : pekalongankota.go.id).

 

HALO PEKALONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan, menetapkan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), dalam Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pekalongan Tahun 2023.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kota Pekalongan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis (17/11/2022).

Azmi menyampaikan bahwa dalam Propemperda tersebut telah mengakomodasi usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, dari para anggota DPRD dan Raperda dari usulan Wali Kota Pekalongan.

Terdapat 7 usulan awal dari jajaran DPRD Kota Pekalongan, namun setelah melalui pembahasan, terdapat 1 usulan yang ditunda sementara waktu, sehingga akhirnya menjadi 6 usulan.

Usulan-usulan itu di antaranya raperda wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila, serta raperda tentang perlindungan ketenagakerjaan.

“Raperda tentang pencegahan perjudian, yang memang di drop, akan dibahas kembali,” kata Azmi, seperti dirilis pekalongankota.go.id.

Azmi menerangkan, dalam diskusi awal, disampaikan bahwa raperda yang dibuat, jangan sampai bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi.

Seperti soal perjudian, dalam raperda tersebut juga diusulkan sanksi pidana. Namun sesuai UU tentang Pemerintahan Daerah, ancaman pidana kurungan yang dapat dimasukkan dalam perda, maksimal hanya enam bulan.

Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana untuk kasus perjudian bisa sampai tiga tahun.

“Sementara, terkait perjudian sudah di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), rencananya ancaman minimal 3 tahun atau lebih. Sehingga, akan kita matangkan lagi supaya nanti raperda itu jika ternyata bertabrakan akan didrop, kalau kaitannya bagaimana mencegah perjudian dan tidak mengatur sanksi pidana mungkin akan dibahas dan diusulkan di Propemperda Kota Pekalongan Tahun 2023,” tegasnya.

Pihaknya menjelaskan, salah satu tugas DPRD adalah fungsi legislasi, bersama Wali Kota untuk mengatur Perda.

“Usulan-usulan raperda ini harapannya adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, supaya hal-hal yang menjadi kebijakan dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang jelas,” kata dia. (HS-08)

Gelar Operasi Pasar Murah, Pemkot Tegal dan TPID Sediakan 500 Paket Kebutuhan Pokok

Prakiraan Cuaca Semarang dan Sekitarnya, Jumat (18/11/2022)