DPRD Kendal Sambut Kunjungan Kerja Mensos Juliari Batubara

Menteri Sosial Juliari P Batubara foto bersama jajaran anggota DPRD Kendal di halaman Gudang Bulog Sumberejo, Kaliwungu, Selasa (3/11/2020).

 

HALO KENDAL – Kementerian Sosial telah menyalurkan Bantuan Sosial Beras (BSB), yang merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial dalam menanggulangi dampak pandemi.

Sasarannya adalah 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia, berupa beras medium dari Bulog.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara, saat kunjungan kerjanya dalam Penutupan Penyaluran (Flag off) BSB Tahap I dan II Tahun 2020, di halaman Gudang Bulog Sumberejo, Kaliwungu, Selasa (3/11/2020).

Menurutnya, bantuan beras yang disalurkan oleh Kementerian Sosial RI kepada warga, tujuannya menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok warga Indonesia dan tidak ada yang kelaparan. Terutama pada masa pandemi.

 

Mensos RI Juliari P Batubara saat sambutan dalam Penutupan Penyaluran BSB Tahap I dan II di halaman Gudang Bulog Sumberejo, Kaliwungu, Selasa (3/11/2020).

 

Mensos Juliari pun memastikan BSB kualitasnya bagus dan layak konsumsi. Karena hampir tidak ada keluhan dari penerima bantuan manfaat ini.

“Kami berharap di lapangan tidak ada keluhan dan Kemensos juga siap jika diminta menyalurkan bantuan kepada warga. Program bantuan kepada warga pra-sejahtera ini sudah berjalan 100 persen, dan tepat waktu. Hingga per 1 Oktober sudah 450.000 ton beras disalurkan,” paparnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Kendal Mirna Annisa beserta jajaran Forkopimda, juga jajaran anggota DPRD Kendal, Perwakilan Bulog, dan Kordinator Pendamping PKH, serta undangan.

Wakil Ketua DPRD Kendal yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Ahmat Suyuti mengatakan, dengan program BSB Kemensos ini, diharapkan warga bisa terbantu secara ekonomi, khususnya bagi yang terdampak pandemi.

“Tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban hidup bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan karena tempat kerjanya tidak beroperasi. Khususnya bagi warga di Kabupaten Kendal,” ungkap Suyuti.

Senada diungkapkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kendal, Munawir. Menurutnya, dengan program penyaluran BSB dari Kementerian Sosial RI ini, bisa membantu Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal.

Ditegaskan, bantuan program BSB ini merupakan bagian kebijakan dari Presiden RI untuk meringankan beban masyarakat saat pandemi Covid-19.

“Seperti disampaikan dalam sambutan Pak Mensos tadi, bahwa Bapak Prsiden Joko Widodo berpesan, agar selama pandemi tidak ada masyarakat yang kelaparan. Sehingga Kemensos memastikan program ini bermanfaat bagi masyarakat,” jelas pria yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Kendal tersebut.

Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PKH

 

Koodimasi Teknis dan Peningkatan SDM PKH di Hotel Grand Candi Semarang, Selasa (3/11/2020).

 

Usai acara penutupan penyaluran BSB tahap I dan II, kemudian Kemensos beserta rombongan melanjutkan kegiatannya di Kota Semarang, dalam acara Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PKH, Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Acara yang inovatif, kreatif dan aktif diisi dengan dialog bersama Mensos dan juga workshop SDM PKH dari Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, berlangsung santai dan akrab.

Ahmat Suyuti dan Munawir bersama 20 Kordinator PKH tingkat kecamatan se-Kabupaten Kendal mengikuti kegiatan tersebut di Kota Semarang.

Munawir mengatakan, KPM Kendal menerima bantuan sosial dampak pandemi berupa beras untuk tiga bulan, yakni mulai Agustus, September, dan Oktober, dengan penyalurannya bertahap dua kali.

“Yang pertama Agustus dan September berbarengan, kemudian kedua di Oktober sebanyak 39.719 KPM,” imbuhnya.

Munawir pun mengaku, di sela-sela kesibukannya sebagai anggota dewan, dia sering meninjau ke wilayah-wilayah, sekaligus ingin memastikan KPM dalam kondisi sehat. Dia juga berharap adanya sosialisasi dan edukasi dari para pendamping kepada warga.

“Di samping itu juga tetap mengingatkan upaya-upaya pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada para KPM PKH,” pungkasnya.

Dengan pelaksanaan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH di wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut, bisa bermanfaat khususnya bagi pelaksana SDM PKH, untuk menjadi pendamping yang berkualitas dan bisa menjadi contoh KPM PKH yang lain.(HS-ADV)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.