in

DPRD Jateng Pelajari Pelibatan TNI AD Dalam Pembangunan RTLH di Jatim

Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Disperakim Provinsi Jatim, di Kota Surabaya, Senin (7/2/2022), membahas Program Pembenahan RTLH. (Foto : dprd.jatengprov.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Kodam V Brawijaya, untuk melaksanakan Program Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagian bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Cara tersebut dinilai efektif, karena Kodam dapat menggunakan strukturnya hingga ke tingkat Babinsa.

Hal itu terungkap dalam diskusi Komisi D DPRD Provinsi Jateng dan Dinas Permukiman dan Cipta Karya (Disperakim) Provinsi Jatim, di Kota Surabaya, belum lama ini.

Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri mengatakan pihaknya tertarik mempelajari sistem pengentasan program kemiskinan yaitu RTLH yang bekerja sama dengan masyarakat dan TNI. Dalam hal ini, pembangunan RTLH di Jatim tersebut mendapat alokasi dana Rp 20 juta per unit.

Menurut Alwin, pihaknya tertarik mendalaminya, karena di Jateng masih banyak RTLH dan setiap tahun harus ada target untuk dipugar.

“Program pembangunan RTLH dengan menggandeng elemen masyarakat lewat TNI (Kodam) bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Mengingat, capaian pembangunan RTLH setiap tahunnya harus memenuhi target, termasuk didalamnya Program Kerja Sama Masyarakat  (Pokmas) dalam pembangunan rumah bersubsidi,” kata Alwin yang juga politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, seperti disampaikan dprd.jatengprov.go.id.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso menanyakan perihal pendataan dan pembangunan RTLH bersama Kodam, yang harus disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

“Akankah pembangunan RTLH dengan menggandeng Kodam lewat pemberian hibah bisa tepat sasaran, mengingat banyak kriteria rumah agar mendapat program bantuan dari pemerintah. Terlebih, salah satu program pengentasan kemiskinan adalah lewat RTLH dan Pokmas dengan rumah subsidi. Dari situ, target setiap provinsi cukup tinggi dan area cakupan kerjanya juga cukup luas,” kata legislator PKS itu.

Menanggapi sejumlah pertanyaan itu, Kabid Kawasan Perumahan Permukiman Disperakim Provinsi Jatim, Suci Purnomo berpendapat sistem pendataan RTLH di Jateng, lewat Sistem Manajemen Informasi Perubahan (Siperum), jauh lebih unggul.

Adapun untuk Jatim, pihaknya masih menggunakan sistem konvensional dan untuk saat ini menggandeng Kodam V Brawijaya, untuk memperoleh hasil pendataan lebih riil.

Lanjut dia, di Jatim saat ini terdapat total 253.439 unit RTLH, dengan Kabupaten Ponorogo menempati angka tertinggi, yakni 37.000 unit. Dengan menggandeng TNI AD, sistem pendataan jauh lebih riil dibandingkan sistem yang digunakan DTKS. Hal itu karena DTKS hanya mendata dengan sistem sampling.

Sistem pendataan penerima RTLH di Jatim, dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, kemudian disahkan dan diregister oleh camat.

Mengingat datanya dari Kodam, maka setiap desa, dalam penanganan RTLH, dibuat rata-rata sesuai pendataan terstruktur sampai ke bawah yaitu dari Kodam ke Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa. Selain itu, data dari Kodam tersebut detil by name, by address,” jelas Suci. (HS-08)

Dinkes Kota Semarang: Pada 2022 Ini, Mayoritas Pasien Terpapar Varian Omicron

Sejumlah Ruas Jalan di Rembang Mulai Diperlebar