DPRD Jateng Minta Pemprov Genjot PAD Di Tengah Pandemi Covid-19

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputra dan Plh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jateng  Sri Sulistyati saat Dialog Parlemen di Studio Berlian TV DPRD Jateng.

 

HALO SEMARANG – DPRD Jateng meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk melakukan berbagai upaya strategis guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro menyatakan, Pemprov Jateng melalui instansi terkait harus melakukan upaya peningkatan PAD.

Menurutnya, upaya mendongkrak PAD di tengah pandemi bisa dilakukan dengan mencari pendapatan selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seperti upaya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-aset daerah yang dimiliki pemprov.

“Sebelum ada corona, kami rekomendasi untuk meningkatkan pajak selain pajak kendaraan bermotor, yakni melalui BUMD serta optimalisasi aset-aset daerah. Setelah muncul pandemi, rekomendasi DPRD yakni upaya peningkatan pajak daerah itu tetap dijalankan. Mengingat potensi BUMD dan masih banyaknya aset yang mangkrak. Kita tidak serta merta mengandalkan pajak kendaraan bermotor saja tapi bisa mencari jalan lain,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Dialog Parlemen, di Studio BerlianTV, Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (29/9/2020).

Sementara, Plh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Jateng, Sri Sulistyati sepakat adanya upaya meningkatkan pendapatan selain pajak kendaraan bermotor.

Karena menurutnya, saat ada pandemi yang terjadi dalam tahun ini, terjadi penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan retribusi.

Sehingga harus dicarikan solusi untuk menggali pendapatan lain.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, lanjutnya, masih ada sumber pendapatan lain yakni Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang dapat menopang PAD.

“Pajak air permukaan terkoreksi positif 3,8 persen dan pajak rokok 25,50 persen. Mudah-mudahan, dari pajak itu bisa meningkatkan PAD,” tuturnya.

Terkait pengoptimalan aset, lanjut  Sri Sulistyati, sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jateng merekomendasikan agar dilakukan upaya pemetaan aset-aset daerah.

Namun demikian, rekomendasi itu belum bisa direalisasikan pada tahun 2020 ini mengingat pandemi Covid-19 masih terjadi dan terpaksa diundur pada tahun 2021.

“Nantinya, pada tahun depan 2021 akan dilakukan riset mengenai inventarisir aset-aset daerah milik pemprov,” katanya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.