DPRD Jateng: Meski Ada Kelonggaran Kegiatan Masyarakat, Namun Harus Bijak Menyikapinya

Acara talkshow bersama Anggota DPRD Kendal di Radio Swara Kendal, Kamis (18/3/2021).

 

HALO KENDAL – Adanya pembatasan hingga pelarangan kegiatan di tengah masa pandemi Covid-19, membuat perekonomian masyarakat kian terpuruk.

Seperti dialami para pekerja seni, mulai dari usaha sewa sound system, organ tunggal, MC dan para pengisi hiburan menjadi hilang penghasilannya, karena tidak bisa menerima job.

Seiring dengan trend menurunnya penyebaran virus corona, khususnya di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memberikan kelonggaran terhadap kegiatan masyarakat.

Acara hiburan sudah diperbolehkan, tetapi harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Ida Nurul Farida mengaku, banyak mendapat aduan dari kelompok pekerja seni yang mengandalkan penghasilannya pada usaha hiburan.

“Para pekerja seni tidak bisa menerima job mengisi hiburan pada acara hajatan di kampung-kampung dan lainnya, karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat,” ungkapnya, saat acara Talk Show di LPPL Radio Swara Kendal, Kamis (18/03/2021).

Dikatakan, para pekerja seni termasuk kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi.

“Karena mereka tidak ada tanggapan dari orang hajatan, seperti acara perkawinan dan lainnya,” jelas Ida Nurul.

Dirinya berharap, dengan adanya kelonggaran kegiatan masyarakat bagi pekerja seni agar bisa dilaksanakan dengan baik.

“Protokol kesehatan dan peraturan lainnya harus benar-benar diterapkan supaya kelonggaran yang diberikan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan,” tandasnya.

Ida Nurul menambahkan, kelonggaran ini supaya bisa dilaksanakan dengan baik.

“Jadi harus ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jateng, Mifta Reza mengatakan, bahwa adanya kelonggaran bagi pekerja seni untuk mengisi hiburan harus disikapi dengan baik.

“Penyelenggaraan hiburan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi kondisi seperti ini dengan bijak, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Jateng, Dyah Kartika Permanasari mengatakan, usaha pariwisata juga mengalami dampak yang cukup berat, karena adanya pembatasan pengunjung.

Akibatnya usaha-usaha yang mendukung pariwisata, seperti pelaku UMKM dan hiburan juga ikut terkena dampak.

“Pariwisata sepi otomatis berpengaruh juga pada para pekerja, karena pemilik wisata akan mengurangi pekerjanya, juga usaha-usaha di sekitar wisata menjadi sepi pula,” tukas Dyah Kartika.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.