in

DPRD Jateng Dorong Pemprov dan Pemkab Karanganyar Selesaikan Aset Terminal Tawangmangu

Komisi A berkunjung ke Terminal Tawangmangu, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai pengelolaan kepada aset provinsi di Kabupaten Karanganyar. (Foto : dprd.jatengprov.go.id)

 

HALO KARANGAYAR – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, berdialog untuk menyelesaikan masalah status aset.

Hal tersebut diperlukan setelah adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terkait pengelolaan aset tersebut, termasuk status Terminal Tawangmangu.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh setelah dialog dengan Pengelola Terminal Tawangmangu, Rabu (30/11/2022).

“Kami akan berkirim surat kepada Gubernur Jateng, untuk adanya dialog langsung kepada Pak Bupati Karanganyar. Tidak hanya bersurat, tetapi betul-betul dialog. Karena kedua Terminal tipe B di Karanganyar belum semua selesai proses pemindahannya,” kata dia seperti dirilis dprd.jatengprov.go.id.

Saleh menjelaskan bahwa pelayanan prima tidak bisa diberikan kepada masyarakat, ketika ada ganjalan secara hukum atau administratif.

Dalam hal ini, Terminal Tawangmangu tidak bisa bersolek sebagaimana mestinya sebuah terminal, ketika PAD-nya belum diselesaikan.

Oleh karenanya, perlu langkah cepat dan tepat untuk penanganan aset yang satu ini.

“Terminal bisa beroperasi dengan baik, maka akan memberikan dampak positif untuk semuanya,” kata politikus Partai Golkar itu.

Menurut dia, Terminal Tawangmangu ini tidak hanya sebatas terminal angkut penumpang biasa, tetapi pariwisata.

Jika terminal ini berbenah, maka bisa dipastikan perputaran perekonomian akan terjadi, termasuk PAD untuk Jawa Tengah.

“Sehingga kami mendorong Pemprov untuk segera menyelesaikan ini,” kata dia.

Lebih lanjut, anggota Komisi A DPRD Jateng, Muh Yunus mengingatkan bahwa aset terminal merupakan aset publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karenanya fasilitas dari aset publik ini perlu segera diselesaikan.

“Sudah 3 kali terminal Tawangmangu menjadi sorotan dari LHP BPK, sejak tahun 2019. Sejak pemindahan aset dari Kabupaten Karanganyar ke Provinsi Jawa Tengah. Jangan sampai ada kesan tidak serius dalam penanganan masalah publik ini,” kata politikus PAN asal Karanganyar itu.

Anggota Komisi A Sunarno menjelaskan bahwa mungkin tidak bisa diselesaikan ketika bersurat.

Mungkin bisa diselesaikan dengan informal, dengan pertemuan santai dan berbincang bincang.

Menanggapi hal tersebut, Ibnu dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan pihaknya dengan Dinas Perhubungan Jawa Tengah, siap untuk melakukan perbaikan untuk Terminal Tawangmangu.

Saat ini terkendala dengan serah terima yang belum terselesaikan. BPKAD mengaku Pemprov Jateng telah berkirim surat beberapa kali kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Tetapi hingga kemarin belum ada titik temu dan keputusan bersama.

“Kita ingin segera memperbaiki fasilitas yang ada, seperti landasan parkir angkutan. kemudian shelter penerima penumpang, hingga perbaikan kios-kios di Terminal. Potensi di Terminal Karangnyar ini sangat luar biasa, tidak hanya tiap akhir pekan. (HS-08)

Satpol PP Pemalang Diminta Bisa Bedakan Cukai Legal dan Ilegal

Buka The 6th Iconz, Wamenag Soroti Minimnya Riset Perihal Zakat