DPRD Jateng Dorong Pelaku Usaha Kecil Manfaatkan Restrukturisasi Kredit

Sejumlah anggota Komisi C DPRD Jateng saat meninjau pelaku UMKM di Kabupaten Cilacap.

 

HALO SEMARANG – DPRD Jateng terus mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk kembali bangkit di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan.

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Asfirla Harisanto menyatakan, hingga saat ini sektor UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia.

Menurutnya, sudah selayaknya kalangan UMKM di Jateng memanfaatkan restrukturisasi kredit perbankan.

Di mana program tersebut, memungkinkan debitur mendapatkan keringanan, untuk tidak membayar bunga selama enam bulan sejak disetujuinya pengajuan restrukturisasi.

“Tujuannya, roda perekonomian yang menjadi urat nadi masyarakat ini bisa kembali bergeliat. UMKM adalah sektor yang ulet, tahan banting dan mendominasi perekonomian di Indonesia. Mayoritas serapan tenaga kerja juga ada di UMKM,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro menambahkan, pihaknya telah melihat langsung kondisi UMKM di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap beberapa hari lalu.

Kunjungan ini menurutnya, sebagai bentuk perhatian sekaligus dukungan moril kepada UMKM.

“Kami terus mendorong agar pelaku UMKM bisa bangkit dari terpaan Covid-19. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala untuk kemudian membantu mencarikan solusi,” ujarnya.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, justru produk UMKM di wilayah Jawa Tengah sempat bertahan, bahkan mampu mengekspor produknya.

Hal itu terlihat produk sale pisang Mutiara Jaya di Cilacap.

Pemilik Sale Pisang Mutiara Jaya, Sutarman menyatakan, selama kondisi pandemi Covid-19 ini, permintaan dari pasar ekspor seperti di Malaysia dan Abu Dabi meningkat.

“Tingginya permintaan pasar ekspor itu karena kami menjual dengan online sehingga bisa dikenal hingga pasar luar negeri,” tuturnya.

Meski telah menembus pasar ekspor, dia berharap terkait sejumlah aturan terkait sertifikasi produk makanan bagi usaha kecil menengah tidak membebani kalangan pengusaha kecil.

“Bagi saya, dalam industri makanan, sertifikasi halal itu sangat penting. Untuk perpanjangan sertifikasi halal biayanya Rp 2 juta untuk dua tahun dan itu terlalu mahal,” katanya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.