DPRD Jateng Dorong Optimalisasi Pajak Lewat Aplikasi Online

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono.

 

HALO SEMARANG – DPRD Jawa Tengah mendorong optimalisasi pembayaran pajak di seluruh wilayah Jawa Tengah melalui aplikasi online guna mendongkrak pendapatan dari sektor pajak.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Agung Budi Margono menyatakan, penerapan pajak online di seluruh wilayah Jawa Tengah perlu terus dioptimalkan.

Selain menggenjot pendapatan daerah, menurutnya, upaya optimalisasi pajak melalui aplikasi online akan mampu membangun integritas bagi petugas pajak.

“Melalui sistem online, diharapkan mampu membangun integritas petugas pajak, sehingga ada keterbukaan data dan pendapatan pajak akan lebih optimal,” ujarnya kepada halosemarang.id, Senin (23/11/2020).

Di sisi lain, optimalisasi pajak melalui online, lanjutnya, juga merupakan implementasi Perda Penyelenggaraan Provinsi Cerdas yang telah ditetapkan pada 2019 lalu.

“Perda tentang Penyelenggaraan Provinsi Jateng Cerdas itu, terdapat sasaran yang mesti dilakukan untuk mewujudkan Jateng sebagai provinsi yang cerdas. Antara lain pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan tuntas. Dan ini sesuai dengan pembayaran pajak via online,” ujar Agung Budi Margono yang juga Ketua Pansus Pajak DPRD Jateng.

Tidak hanya itu, Agung menambahkan, upaya optimalisasi pajak juga menjalankan mandat Undang-undang pelayanan publik.

“Sesuai mandat dalam Undang-undang Pelayanan Publik, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan kemudahan pelayanan pajak. Mengingat penduduk Jawa Tengah cukup besar dan lokasinya tersebar di 35 kabupaten/kota maka pembayaran online ini sangat tepat,” katanya.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng beberapa kali memberlakukan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

Program ini memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor dalam membayar pajak di masa pandemi Covid-19.

Terutama pengusaha angkutan orang atau barang yang terdampak pandemi.

Kepala Bapenda Jateng, Tavip Supriyanto menuturkan, program penghapusan denda pajak kendaraan hingga 19 Desember 2020 ini digadang-gadang mampu meringankan wajib pajak. Sebab, semua denda tunggakan pajak akan dihilangkan.

“Tapi tunggakan pokok pajak harus dibayarkan,” tegasnya baru-baru ini.

Dari datanya, per 30 September 2020, tunggakan pajak kendaraan bermotor sebanyak Rp 478 miliar atau setara dengan 1,6 juta unit kendaraan.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.