DPD Partai Demokrat Jateng Rapatkan Barisan, Siap Lawan KLB Deli Serdang

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti.

 

HALO SEMARANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Pengurus DPD Partai Demokrat Jateng dan 35 DPC Demokrat se-Jateng.

Hal ini dilakukan sebab, muncul hasil Kongres Luar Biasa Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Diketahui KLB Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, tanggal 5-6 Maret 2021, hasilnya menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Rakorda Partai Demokrat se-Jateng itu, digelar di Hotel Grand Candi, Semarang, Minggu (7/3/2021). Dalam Rakorda tersebut, Ketua DPD PD Jateng, Rinto Subekti mengatakan, pihaknya menolak hasil keputusan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Hasil keputusan rapat koordinasi DPD Partai Demokrat adalah menolak KLB ilegal yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal itu karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat,” kata Rinto Subekti Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Minggu (7/3/2021).

Rinto mengungkapkan, Ketua DPD dan 35 Ketua DPC kabupaten/kota se-Jateng pun tidak ada yang ikut hadir atau pun mendatangani surat kuasa yang dianggap mewakili KLB ilegal.

“Apabila terbukti ada yang mengatasnamakan Ketua DPD Partai Demokrat Jateng dan Ketua DPC Partai Demokrat Wilayah Jateng untuk menghadiri atau mewakili KLB ilegal, tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum,” tegas Rinto.

Rinto melanjutkan, pihaknya menyatakan setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Sesuai hasil Kongres IV Partai Demokrat tahun 2020 yang menetapkan AHY sebagai ketua umum, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan nomor M. AH/15. AH. 11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan pengurusan DPP Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020,” jelasnya.

“Kami meminta kepada Pemerintah (Kementerian Hukum dan Ham) untuk tidak mengesahkan apapun yang dihasilkan oleh KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara,” sambung Rinto.

Dalam hal itu, DPD Partai Demokrat Jateng bersama DPC se-Jateng siap merapatkan barisan untuk melawan gerakan pengambil alih kepemimpinan yang sah melalui KLB Partai Demokrat.

“Semua kader PD wilayah Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga solidaritas guna melawan gerakan pengambil alihan kepemimpinan,” tegas Rinto.

Saat ditanya terkait perwakilan Jateng yang hadir dalam KLB di Deli Serdang tersebut, Rinto mengaku ada 14 orang yang hadir dalam KLB, tetapi bukan dari perwakilan DPC melainkan perwakilan dari kabupaten kota.

“Memang ada, 14 orang yang kemungkinan hadir di sana tetapi tidak mewakili 14 DPC. Mereka hanya mewakili delapan kabupaten kota untuk nama-namanya kami belum bisa berikan. Saya khawatir 14 itu diartikan 14 DPC, padahal dari satu daerah ada yang diwakili dua sampai tiga orang,” terang Rinto.

Rinto mengaku masih melakukan investigasi, setelah nanti oknum tersebut pulang ke masing-masing kabupaten atau kota. 14 orang tersebut, sambung Rinto, hanya merupakan perwakilan berdasarkan identitas dari KTP delapan kabupaten dan kota.

“Nanti kami sebutkan. Karena ada identifikasi kami, bahwa salah satu atau dua personel mereka merupakan dulu kader Demokrat. Tetapi mereka itu sudah mengajukan surat mengundurkan diri. Nanti Ketua DPC melakukan pengambilan sikap di DPC masing-masing wilayah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rinto menambahkan, dirinya tidak memperdulikan asumsi yang beredar. DPD Partai Demokrat Jateng beserta jajaran dan DPC kabupaten atau kota akan tetap melawan apabila ada yang mengatas namakan Partai Demokrat.

“Kami bersama jajaran pengurus, sahabat-sahabat DPC kabupaten atau kota siap melawan,” terang Rinto.
“Otomatis semua oknum yang hadir di KLB di Deli Serdang kami anggap bukan kawan kami dan kami siap berhadapan,” lanjutnya.

Senada, Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Sudiarto menyatakan sikap tegas, menolak KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kami akan lawan KLB abal-abal, kami tetap mendukung AHY dan di bawah koordinasi Bapak SBY,” tegas Sudiarto.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.