in

DPD KNTI Kota Semarang: Hari Nusantara Momentum Pemenuhan Hak Nelayan

Suasana aktivitas nelayan di Tambaklorok Semarang, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan Peringatan Hari Nusantara yang jatuh pada 12 Desember, merupakan momentum menyampaikan aspirasi nelayan kecil dan tradisional untuk pemenuhan hak-hak nelayan.

Ketua DPD KNTI Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho mengatakan, Hari Nusantara sangat penting maknanya bagi nelayan. Ini sekaligus harapan untuk membangun fondasi pembangunan Indonesia berbasis kelautan, yang mensejahterakan rakyat.

Meneruskan mandat dari Dekrasi Djuanda yang menegaskan bahwa laut menyatukan Indonesia, mempertegas kedaulatan bangsa, serta memberi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dan peringatan Hari Nusantara menjadi momentum bagi nelayan kecil tradisional untuk mendesak pemerintah terus meningkatkan pemenuhan hak-hak para nelayan. Setidaknya ada empat catatan utama terkait dengan pemenuhan hak-hak nelayan, yakni memperkuat skema perlindungan dan keselamatan nelayan akibat dampak perubahan iklim dan kecelakaan di laut, pemenuhan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, masih sulitnya mengurus e-Pass kecil bagi nelayan, serta masih ada tumpang tindihnya wilayah zonasi tangkap untuk nelayan kecil dan nelayan besar,” katanya, Minggu (12/12/2021).

Keselamatan nelayan, kata dia, dampak dari cuaca ekstrem dan ombak yang besar menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan.

“Belum lagi dengan rumah-rumah nelayan di pesisir yang menjadi langganan terendam rob dan hantaman gelombang dan angin kencang,” ujarnya.

Bahkan, laporan dari KNTI, rob yang menggenangi rumah nelayan dari tahun ke tahun makin parah. Surutnya makin lama, frekuensinya makan sering, begitupun ketinggian airnya makin tinggi.

“Sehingga aktivitas terganggu, selain itu nelayan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memperbaiki rumah dan kerusakan lainnya yang disebabkan oleh rob berkepanjangan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk akses mendapatkan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan mengurus E-pass kecil juga masih kesulitan.

“Seharusnya pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, BPH Migas dan Pertamina harus segera mempercepat proses kemudahan akses, penyediaan infrastruktur SPBUN, dan memastikan alokasi BBM bersubsidi yang mencukupi kebutuhan nelayan kecil dan tradisional,” paparnya.

Untuk memperkuat hal ini, KNTI mendorong perubahan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta mendorong penggunaan Kartu KUSUKA sebagai alat untuk nelayan mengakses BBM Bersubsidi.

Menurutnya, di sisi lain, susahnya nelayan dalam mengurus adminitrasi persyaratan dalam kelengkapan perahu yakni pembuatan e-PAS kecil dan pembuatan surat rekomendasi BBM Bersubsidi, karena tidak adanya gerai-gerai dari dinas dan KSOP di sekitar kampung nelayan. Yang bisa memudahkan nelayan dalam pengurusan administrasi tersebut.

Terkait wilayah zonasi tangkap, lanjut dia, antara nelayan kecil dan nelayan besar masih terjadi tumpang tindih. Imbasnya masih maraknya operasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl.

“Termasuk juga dampak dari kegiatan non perikanan seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang mengganggu wilayah tangkap nelayan kecil. Untuk itu momentum Hari Nusantara bisa meneguhkan kembali cita-cita pendiri bangsa untuk menjadikan laut sebagai pemersatu dan Laut Sumber Kemakmuran Bersama. Sebagaimana pemenuhan hak-hak nelayan seperti sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” pungkas Slamet Ari Nugroho.(HS)

Sempat Terhenti Akibat Pandemi, Taman Buah Sidomakmur Kendal Siap Beroperasi

Lomba Lukis Payung Kertas Digelar di Kendal, Lestarikan Budaya Yang Hampir Punah