in

Doni Monardo : Larangan Mudik Keputusan Politik Presiden, Pejabat Lain Tak Boleh Ada Narasi Berbeda

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

 

HALO SEMARANG – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, kembali menegaskan bahwa larangan mudik 2021, adalah keputusan politik Presiden. Karena itu tidak boleh ada pejabat pemerintah, termasuk gubernur, bupati, atau wali kota, yang berbeda narasi akan hal itu.

“Ini keputusan politik kepala negara (Presiden Joko Widodo). Tidak boleh ada pejabat pemerintah yang beda narasinya,” tegas Doni.

Wanti-wanti itu kembali disampaikan Doni Monardo, dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), bertajuk “Jaga Keluarga, Tidak Mudik”, yang berlangsung virtual, Rabu (5/5).

Sebelumnya, ada dua gubernur yang menyampaikan narasi berbeda, dengan memperbolehkan mudik lokal, antarkota dan kabupaten di wilayahnya. Mereka adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Menurut Doni, keputusan pemerintah untuk melarang mudik sangat tepat. Hal itu karena pada libur panjang tahun lalu, termasuk libur Lebaran, kasus aktif Covid-19 selalu mengalami kenaikan.

Banyak orang terpapar dan akhirnya jatuh sakit. Rumah-rumah sakit pun kembali penuh. Kapasitas ruang ICU juga yang melonjak lebih dari 80%.

“Beberapa provinsi lebih dari 100%, sehingga pasien dibawa keluar RS. Angka kematian 250 kematian per hari, para pahlawan pejuang dokter dan perawat jadi korban terpapar Covid-19 karena merawat pasien,” kata Doni.

Lonjakan jumlah pasien Covid-19 itu tak perlu terjadi, jika larangan mudik dipatuhi. Larangan mudik, merupakan pilihan strategis yang harus diikuti.

Ia mengatakan, satgas akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Doni bilang lebih baik cerewet, ketimbang korban Covid-19 bertambah. Apalagi masyarakat yang mau mudik, masih sangat besar menurut survei Kemenhub, yaitu 7% (18 juta orang).

“Tugas kita mengurangi angka ini. Seluruh pihak pusat dan daerah, tingkat desa dan keluruhan, ingatkan masyarakat kita jangan mudik. Mari bersabar menahan diri. Kalau dibiarkan pasti terjadi penularan oleh mereka yang datang dari luar dari kampung halaman. Setiap RS belum tentu ada dokter, belum tentu memadai,” kata Doni.

Tetap Mudik

Sementara itu Menteri Perhubungan (Mehub) Budi Karya Sumadi, menyampaikan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemehub), menunjukkan, sebanyak 18 juta orang atau sekitar tujuh persen masyarakat tetap mudik.

Budi menjelaskan, dalam survei tersebut terungkap, jika tidak ada larangan mudik, sebanyak 33 persen masyarakat, memilih pulang kampung. Kemudian jumlahnya menurun ketika ada opsi larangan menjadi sebanyak 11 persen.

“Setelah dilakukan pelarangan, turun jadi tujuh persen. Itu pun cukup banyak, yaitu 18 juta. Kita, satgas, selalu ingin melakukan upaya-upaya sosialisasi tiada henti agar yang tujuh persen ini turun menjadi jumlah yang lebih sedikit sehingga kita bisa me-manage dan polisi bisa melakukan penyekatan dengan berwibawa, tapi humanis,” kata Budi.

Dia menyampaikan, hasil survei juga menunjukkan daerah tujuan utama mudik adalah, Jawa Tengah (lebih 30 persen), Jawa Barat (lebih 20 persen), disusul kemudian Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Sumatra Selatan.

“Mereka rata-rata menggunakan angkutan mobil paling banyak, setelah itu motor. Berarti para gubernur harus melakukan koordinasi dengan baik,” kata Budi.

Survei tersebut, Budi menambahkan, juga mengungkapkan ada kecenderungan pemudik untuk melakukan perjalanan sebelum masa pelarangan, yang dimulai 6 Mei 2021.

“Kami harapkan pada masa tidak ada larangan pun, saudara-saudara kita tidak melakukan mudik. Dan, pada masa pelarangan juga bisa melaksanakan dengan baik (dengan tidak mudik),” kata dia. (HS-08)

Share This

Terapkan Pelarangan Mudik, Pemerintah Harapkan Dukungan Pemda

Ketua Satgas : Peniadaan Mudik, Keputusan Tepat Tangkal Pandemi