in

DKP Kendal Peringatkan Nelayan Tak Dapat Rekomendasi Solar Subsidi Jika Tidak Lelang Ikan di TPI

Ilustrasi Surat peringatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Sumber : DKP Kendal.

HALO KENDAL – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kendal memberikan peringatan kepada para nelayan yang tidak mau melakukan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kebijakan ini dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi dari TPI.

Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo mengatakan, peringatan diberikan dengan tidak akan mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi kepada para nelayan tersebut.

“Kami keluarkan surat peringatan satu, dua sampai tiga. Jika sudah keluar peringatan ketiga, maka kami tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi kepada yang bersangkutan (nelayan). Ini sudah menjadi kebijakan kami dan sudah disetujui bersama,” tegasnya, Jumat (19/5/2023).

Hudi menjelaskan, selain membawa tangkapan ke TPI, nelayan juga harus bisa menjamin mutu dan kualitas hasil tangkapannya.

Sedangkan untuk peserta lelang, menurutnya wajib untuk memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan memiliki kartu peserta lelang.

“Karena tujuannya, tentu agar tidak merugikan pihak manapun khususnya pembeli. Calon pembeli hasil tangkap laut pun, harus memiliki izin usaha dan memiliki kartu peserta lelang. Jangan sampai ketika membeli mengabaikan persyaratannya,” jelasnya.

Hal itu juga menurutnya terkait tugas pembuatan Proper PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) yang ia ikuti dengan mengambil judul Sekat Jala Tepi Laut (Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang Berkelanjutan).

Saat ditanya terkait peraturan yang dikeluarkan apakah sudah ada peraturan daerah, Hudi menjawab, saat ini sedang dibuatkan perbup (peraturan bupati).

“Senin draf perbup masuk bagian hukum pemda,” jawabnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kendal, Triono mengaku, pihaknya mendukung adanya kebijakan yang dikeluarkan DKP Kendal dalam rangka memaksimalkan TPI.

Karena menurutnya, rekomendasi bukan hanya terkait pembelian BBM bersubsidi saja, tapi juga terkait bantuan sosial dan santunan kematian para nelayan akibat kecelakaan kerja.

“Ya kami mengimbau kepada rekan-rekan nelayan untuk bisa menjual atau melelang hasil tangkapannya di TPI. Karena rekomendasi ini juga berpengaruh kepada bantuan sosial dan santunan. Jadi jangan hanya menuntut hak, tapi kewajiban juga dipenuhi,” ujar Triono. (HS-06).

 

Mantan Bupati Kendal Dorong Mutiara Annisa Maju Bacaleg Melalui Gerindra

Polri Gelar Operasi Cipta Kondisi Jelang Pemilu 2024