in

DJP Jateng I Sita Aset Penunggak Pajak, Nilai Mencapai Rp 4,8 Miliar

Petugas DJP Jawa Tengah I melakukan penyitaan aset wajib pajak yang menunggak membayar pajak, baru-baru ini.

HALO SEMARANG – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I melakukan penyitaan aset wajib pajak atau penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan atas tunggakan pajak menurut peraturan perundang-undangan. Total nilai aset yang disita dalam program penyitaan serentak oleh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I ini mencapai Rp 4,8 miliar.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Max Hermawan mengatakan, pekan penyitaan ini merupakan program inisiatif dari Kanwil DJP Jawa Tengah I untuk melakukan penyitaan secara serentak dalam satu pekan. Program ini dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I sebanyak dua kali dalam satu tahun.

Di periode pertama ini, penyitaan dilakukan serentak oleh 17 unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I, di antaranya KPP Pratama Tegal, KPP Pratama Pekalongan, KPP Pratama Batang, KPP Pratama Salatiga, KPP Pratama Demak, KPP Pratama Kudus. Lalu, KPP Pratama Jepara, KPP Pratama Pati, KPP Pratama Blora, KPP Madya Semarang, KPP Madya Dua Semarang, KPP Pratama Semarang Candisari, KPP Pratama Semarang Gayamsari, KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Tengah.

“Perkiraan total nilai aset yang disita di periode pertama ini mencapai Rp 4,8 miliar dari 27 penanggung pajak. Dengan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, persediaan, giro, dan rekening tabungan. Nilai perkiraan tertinggi dari aset yang disita adalah sebesar Rp 1,2 miliar, yaitu berupa tanah dan atau bangunan dari seorang penanggung pajak,” tandasnya, Kamis (18/5/2023).

Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I, lanjut dia, menugaskan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) untuk melakukan tindakan penyitaan secara serentak.

“Dan tindakan penyitaan ini juga melibatkan beberapa pihak seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) setempat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan serta perwakilan dari kelurahan setempat sebagai saksi kegiatan penyitaan,” katanya.

Menurutnya, penyitaan ini dilakukan setelah melewati berbagai tindakan penagihan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya agar penanggung pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya.

“Artinya, setelah dilakukan berbagai tindakan penagihan namun penanggung pajak belum dapat melunasi tunggakan pajaknya, maka dilakukanlah tindakan penyitaan aset penanggung pajak sesuai peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Setelah dilakukan penyitaan, aset penanggung pajak yang dapat dilelang akan dilakukan pelelangan secara serentak. Pelelangan secara serentak direncanakan akan dilakukan dalam waktu dua bulan setelah penyitaan. Hasil dari aset yang dilelang digunakan untuk melunasi biaya penagihan pajak serta tunggakan pajak dari penanggung pajak.

“Tindakan sita merupakan bukti keseriusan unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan dan memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak yang sudah patuh. Penyitaan aset penunggak pajak juga dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” pungkas Max Darmawan. (HS-06)

Sarapan Pagi Bersama Bacaleg dan Relawan PKB di Kendal, Ini Pesan Gus Muhaimin

Gus Imin Usulkan Dana Desa Rp 5 Miliar, Dinilai Lebih Efektif untuk Pembangunan Desa