Ditinggal Mati Suami, Sumiyati Terima Rp 42 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyerahkan klaim Jaminan Kematian (JKM) kepada Sumiyati, Senin (10/2/2020) di ruang VIP Wali Kota.

 

HALO SEMARANG – Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai sangat membantu warga masyarakat khususnya para pekerja. Dengan menjadi peserta program Jaminan Sosial ini, masyarakat bisa tercover dalam hal keselamatan diri sekaligus ikut serta mengembangkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai BUMN milik pemerintah. Hal itu disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi usai menyerahkan klaim Jaminan Kematian (JKM) pada Senin (10/2/2020) di ruang VIP Wali Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi menyerahkan klaim jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 42 juta kepada Sumiyati, warga Tanjungmas, Semarang Utara yang merupakan ahli waris suaminya almarhum Panut yang meninggal karena sakit beberapa waktu lalu. Hendi menceritakan, bahwa almarhum meninggal dunia akhir Desember 2019 lalu dan baru 2 bulan mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.

- Advertisement -

Penyerahan jaminan ini, lanjut Hendi, adalah wujud komitmen BPJS Ketenagakerjaan atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diikuti almarhum Panut sejak November 2019.

“Almarhum Pak Panut ini ikut program jaminan dengan biaya mandiri. Beliau meninggal dalam posisi tidak bekerja sehingga mendapatkan total jaminan sebesar Rp 42 juta. Sedangkan bagi peserta yang meninggal saat bekerja bisa tercover sebesar Rp 175 juta,” terang Hendi.

Untuk itu, pihaknya mendukung agar program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut dapat diikuti seluruh pekerja di Kota Semarang. Khusus bagi pekerja di jajarannya. Secara detail Hendi memperinci bahwa untuk kurang lebih 8.500 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang telah tercover PT Taspen, sedangkan pegawai non-ASN tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait wacana kepesertaan perangkat RT-RW dalam Jaminan Sosial ketenagakerjaan, Hendi sangat terbuka dan membuka kesempatan sosialisasi dan perumusan programnya kepada masyarakat. Baginya, ini penting mengingat pembayaran iuran harus dilakukan dengan ikhlas dan didasari kepercayaan oleh kedua belah pihak.

“Jadi kedua belah pihak baik peserta maupun pengelola harus terbuka dan saling percaya,” pungkas Hendi.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.