Disperkim Ajukan Raperda Pemakaman Agar Tak Ada Lagi Biaya Jasa Gali Kubur

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan.

 

HALO SEMARANG – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, berencana mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) pemakaman. Raperda ini, mengatur tentang retribusi pemakaman dan biaya gali kubur.

Menurut informasi yang dihimpun, banyak praktik ongkos gali kubur yang harganya mencapai jutaan rupiah. Hal itu membuat dinas sering mendapatkan komplain dari masyarakat yang mengeluhkan mahalnya biaya pemakaman.

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Pertamanan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati mengatakan, sebenarnya ongkos atau izin pemakaman ini hanya sekitar Rp 100 ribu. Dan diperpanjang setiap tahunnya.

“Kalau biaya gali kubur di luar kami, nah ini yang membuat dinas sering mendapatkan komplain,” katanya, Senin (22/3/2021).

Pipie begitu ia disapa menjelaskan, jika besaran ongkos gali kubur kadang memberatkan masyarakat. Disperkim, kata dia, berencana mengajukan Raperda baru terkait pemakaman yang di dalamnya mengatur tentang penggalian kubur.

“Nanti Raperda ini mengatur tentang retribusi, izin serta tukang gali kubur. Rencanakan tukang gali kubur akan dijadikan non-ASN sehingga tidak ada lagi biaya gali kubur karena sudah mendapatkan gaji,” jelasnya.

Disinggung tiga tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemkot Semarang yang overload, yakni TPU Trunojoyo, Sompok dan Bergota, Pipie mengaku jika tiga makam tersebut masih bisa digunakan dengan syarat ada pengajuan izin tumpang.

“Misalnya dari salah satu anggota keluarga, kalau dari luar keluarga asalkan ahli waris berkenan tidak masalah,” tambahnya.

Untuk pesan tempat, menurutnya memang ada besaran tarif tersendiri. Namun saat ini pesan tempat untuk pemakaman sudah tidak lagi dilayani, jika memang ada penarikan uang dengan besaran tertentu, menurutnya bukan berasal dari dinas.

“Tidak ada retribusi yang kita tarik selain izin pemakaman sesuai yang ada di perda,” tegasnya.

Sementara ini, kata dia, saat sedang ada program penghapusan retribusi oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi melalui surat keputusan Wali Kota.

Sehingga dia memastikan tidak ada penarikan apapun untuk pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemkot Semarang.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.