in

Dishub Kota Semarang: 312 Ribu Kendaraan Berat Tak Lakukan Uji KIR

Salah seorang petugas Dishub Kota Semarang memeriksa kendaraan saat uji KIR di kantor Dishub.

 

HALO SEMARANG – Dari data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang jumlah kendaraan berat atau angkutan barang di Kota Semarang mencapai 633 ribu kendaraan. Namun yang aktif pengujian kendaraan hanya sekitar 321 ribu kendaraan. Sehingga tercatat sebanyak 312 kendaraan berat saat ini tidak melakukan uji kendaran secara berkala (KIR).

Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, jika pembinaan kepada pemilik truk angkutan barang sudah dilakukan, agar tertib administrasi.

“Hanya separuh saja yang aktif, bisa jadi tidak lagi dioperasikan atau terdampak pandemi jadi hanya sebagian saja kendaraan para pengusaha ini yang dioperasikan,” katanya, Senin (20/9/2021).

Uji KIR sendiri dilakukan pemilik angkutan barang selama enam bulan sekali. “Kasus belum lama ini, terjadi kecelakaan karambol di Sigar Bencah yang menyebabkan empat orang tewas terjadi lantaran rem truk blong. Ternyata masa berlaku KIR truk tangki itu habis,” katanya.

“KIR ini dilakukan untuk menguji kendaraan, kita juga minta perawatan misalnya servis bisa dilakukan. Dishub juga punya wewenang untuk mencabut KIR dari kendaraan jika ditemukan saat razia atau kecelakaan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Penguji Tingkat 5 Dishub Kota Semarang, Imam Sukoco menerangkan, selama pandemi ini sedikitnya ada 200 kendaraan yang melakukan uji KIR di kantor Dishub setiap harinya. Setiap kendaraan yang lolos uji dipastikan dalam keadaan baik dan tidak menyalahi aturan, misalnya lampu, klakson, rem dan dimensinya pun diukur oleh petugas.

“Sebelum masuk ke teknis tadi ada pra uji kendaraan, misal ada kerusakan apa bisa ketahuan. Nah alat dalam uji KIR juga bisa mendeteksi malfungsi kendaraan, misal rem atau sebagainya,” paparnya.

Artinya perawatan kendaraan selama beroperasi wajib dilakukan pengusaha agar bisa lolos dalam uji KIR. Jika tidak lolos armada ini tidak boleh beroperasi atau mengangkut barang karena membahayakan pengguna jalan lainnya.

“Penertiban kendaraan angkutan barang juga kita lakukan, seminggu bisa dua sampai empat kali. Namun karena pandemi mungkin pengusaha lebih memilih mengkandangkan sebagian kendaraannya,” imbuh dia.

Dimensi kendaraan dalam uji KIR tak luput dari perhatian. Pengukuran secara manual juga dilakukan. Jika lebih termasuk dalam pelanggaran yakni over load dimension (ODOL).

“Kalau ketemu yang dimensinya tidak sesuai atau lebih panjang kita berikan rekomendasi penyesuaian untuk dipotong dan diarahkan ke karoseri,” terangnya.

ODOL, kata dia, termasuk salah satu pelanggaran yang juga membahayakan pengendara jalan lainnya. Dikarenakan beban maksimum truk tidak sebanding dengan panjang dan muatan, sehingga menjadi salah satu penyebab adanya rem blong hingga membuat kecelakaan.

Terpisah, Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, untuk menekan kendaraan over dimension over loading (ODOL), selain diawasi dengan sistem dan teknologi juga harus dibarengi penegakan hukum dengan sanksi pidana maupun denda yang cukup tinggi.

Bahkan, dari data yang ada, sekitar 90 persen lebih pengusaha besar pemilik barang berkontrak dengan pegusaha pengangkut barang yang memiliki armada berdimensi lebih atau over domension.

“Sudah barang tentu semua armada truk yang berdimensi lebih tidak memiliki surat uji berkala (Kir) resmi. Sudah ada unsur kesengajaan antara pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk melakukan pelanggaran muatan lebih (overload) menggunakan kendaraan berdimensi lebih,” katanya.(HS)

Share This

Yoyok Sukawi Tak Ingin Pemain PSIS Jemawa

59 Anak Yatim-Piatu Terdampak Covid-19 di Kendal, Dapat Bantuan dari DP3AP2KB Jateng