in

Dinkominfo Blora Sosialisasikan Pengelolaan Website dan Migrasi e-Surat ke e-Office di OPD

Sosialisasi pengelolaan Website, e-Office, dan e-Kinerja, di Pemkab Blora oleh Dinkominfo Blora, Rabu (27/7/2022). (Foto : blorakab.go.id)

 

HALO BLORA –  Bidang Teknologi dan Informasi (TI) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora, melakukan sosialisasi pengelolaan Website, e-Office, dan e-Kinerja, Rabu (27/7/2022).

Kepala Bidang Teknologi dan Informasi (TI) Dinkominfo Blora, Ahmad Hudil Khoiri, mewakili Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho, menjelaskan sosialisasi dilakukan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama operator atau admin yang telah ditunjuk.

“Tujuannya untuk review website, apa ada kendala atau permasalahan seperti konten dan aplikasi-aplikasi yang disampaikan Dinkominfo Blora,” jelasnya.

Selain itu, dilakukan sosialisasi terkait migrasi dari e-Surat ke e-Office.

Untuk hari ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarejo dan Randublatung. Selanjutnya akan dilakukan secara bergiliran di masing-masing perangkat daerah.

Keuntungan

Sementara itu menurut penjelasan yang disampaikan Kementerian Kominfo melalui tte.kominfo.go.id, e-office memiliki sejumlah keunggulan dibanding perkantoran konvensional.

Pada masa pandemi Covid-19, perkantoran elektronik ini telah menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk tetap melayani publik, tanpa harus melakukan kontak fisik.

Beberapa lembaga negara telah beralih menggunakan teknologi ini, untuk layanan yang lebih cepat, tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan dari jarak jauh.

Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, juga merupakan bagian dari sistem ini.

Operasional layanan di Adaptasi Kebiasaan Baru kini lebih banyak bergantung pada layanan online dan teknologi berbasis elektronik. Hal ini demi mengurangi kontak fisik yang dilakukan petugas dan masyarakat.

Langkah ini antara lain telah dilakukan oleh Dinas Kominfo Tangerang, pada Juni 2020 lalu, dengan memakai aplikasi e-office untuk menggantikan proses administrasi manual menjadi elektronik.

Proses administrasi tersebut dilakukan dengan memakai Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi. Penggunaan TTE tersertifikasi pada e-office memberikan kemudahan bagi instansi dalam hal administrasi surat menyurat.

Selain Dinas Kominfo Kota Tangerang, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga telah menggunakan TTE tersertifikasi pada tata naskah dinas.

Penggunaan TTE tersertifikasi ini adalah sebuah transformasi digital bagi SKK Migas menjadi smart organization sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lebih efektif dan efisien.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi, membantu birokrasi tetap berjalan efisien meskipun dilakukan dari jarak jauh. Salah satunya diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Sejak pandemi, Kementerian PANRB menggunakan TTE tersertifikasi, untuk mendapatkan persetujuan dokumen secara digital atau daring (online).

Selain Kementarian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah lebih dulu memakai Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

Sejak 2019, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerapkan TTE tersertifikasi ini secara bertahap di beberapa daerah. Hingga Maret 2020, Kemendagri mencatat 508 kota/kabupaten atau 98,8 persen daerah telah menerapkan TTE tersertifikasi dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran ditandatangani menggunakan TTE tersertifikasi. Penerapan Tanda Tangan Elektronik ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mempercepat proses pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.

Masyarakat yang membutuhkan dokumen administrasi dapat mengurus secara elektronik lewat aplikasi atau website Dukcapil kota/kabupaten setempat.

Penggunaan e-office dan TTE ini juga merupakan bagian dari upaya mencegah duplikasi dan pemalsuan dokumen. Pengguna bisa memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen elektronik melalui fitur verifikasi PDF di laman tte.kominfo.go.id.

TTE tersertifikasi berfungsi sebagai alat untuk autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan menjamin keutuhan serta keaslian informasi elektronik.

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi berisi identitas penandatanganan yang diverifikasi berdasarkan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik, di mana Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dibuat secara unik yang hanya merujuk kepada penanda tangan tersebut.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kini menjadi kebutuhan di semua layanan publik pada masa pandemi.

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan penyesuaian baru, serta membuat pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Kondisi ini juga diharapkan menjalin sinergi yang lebih erat dari Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengubah orientasi serta cara bekerja berbasis elektronik dan memaksimalkan e-government. (HS-08)

Buka Muscab Kwarcab, Sekda Pati Minta Program Kerja Selaras dengan Kabijakan Pemkab

Bawaslu Koordinasi Persiapan Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2024 di Blora