in

Dinilai Prematur, PTUN Semarang Tolak Gugatan Sengketa Brigadir TT

Suasana persidangan Brigadir TT di Pengadilam Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

HALO SEMARANG – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menolak gugatan Brigadir TT atas sengketa surat keputusan Kapolda Jateng Kep/2032/XII/2018, tertanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama penggugat. Gugatan ditolak lantaran dinilai masih prematur.

Majelis hakim menilai jika penggugat tidak mendalilkan bahwa telah dilakukannya upaya banding administrarif, setelah atau paska adanya keputusan yang ditetapkan tergugat sebagai objek sengketa.

Upaya banding administratif dimaksud yakni menempuh prosedur keberatan administrasi yang ditujukan kepada Kapolda Jateng atau Kapolri sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat 1 dan 2, pasal 77 ayat 2 dan pasal 78 ayat 2 UU No 36 tahun 2015, tentang administrasi kepemerintahan.

“Sehingga dalil tergugat mengenai esensi gugatan penggugat prematur atau belum waktunya cukup beralasan hukum. Menimbang karena esensi gugatan prematur, maka gugatan tidak dipertimbangkan lagi,” kata Hakim Ketua Panca Yunior Utomo, dalam bacaan amar putusannya, kemarin.

Karenanya, majelis hakim berpendapat jika PTUN Semarang secara absolut belum berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut.

“Pertama karena gugatan prematur diterima, maka dinyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kedua menghukum penggugat membayar biaya timbul dalam perkara sebesar Rp 348.000,” putusannya.

Mendengar keputusan majelis hakim, kuasa hukum Brigadir TT, Ma’ruf Bajammal menilai majelis hakim telah melakukan kekeliruan dengan mengatakan gugatan kliennya prematur.

“Banding administrasi sudah dilakukan. Pada saat diputus di sidang KEPP, terus keberatan menolak dan mengajukan banding. Dan banding itu ditolak, ada putusannya,” kata Ma’ruf Bajammal.

Ma’ruf juga melihat keanehan pada internal Polri yang tidak mengatur secara terbuka terkait prosedur banding administrasi pada objek sengketa.

“Di internal Polri sendiri tidak ada ketentuannya, problemnya ketika itu tidak ada dan kami tidak boleh mengajukan gugatan. Ini menjadikan tidak ada kepastian hukum bagi klien kami,” bebernya.

Karenanya, Kapolda Jateng saat itu mengeluarkan SK objek sengketa tersebut terbit atas dasar putusan sidang KEPP dan putusan sidang komisi banding.

“Ketika sudah dikeluarkan objek sengketa dan kemudian sudah final, dia tetap disuruh dan dipaksa untuk mengajukan banding administratif, ini menurut kami hakim sudah keliru. Ini tidak ada kepastian hukum di sini,” jelasnya.

Pihaknya juga menilai hakim salah memahami UU nomor 30 tahun 2004 yang mengatakan bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan banding administratif.

“Dari frasanya saja ada kata dapat, yang artinya bisa dilakukan bisa tidak, hakim salah memahaminya. Namun begitu kami akan mengajukan banding putusan sela hakim diwaktu 14 hari ke depan ini,” tandasnya.(HS)

Antisipasi Kemacetan Saat Arus Mudik, Dishub Siapkan Skenario Pengalihan Arus Kendaraan

Jalan Yang Diidam-idamkan Oleh Warga Selama 30 Tahun Akhirnya Terbangun