in

Dinas Koperasi Jateng Tegaskan Tindak Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi

Kepala Dinas Koperasi (Dinkop), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati.

 

HALO SEMARANG – Dinas Koperasi (Dinkop), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tidak akan segan menindak pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi simpan pinjam (KSP).

Kepala Dinkop dan UKM Jawa Tengah, Ema Rachmawati menyebut, selang sehari mendapatkan arahan dari Kementerian Koperasi dan UKM langsung menemukan dugaan adanya pinjol ilegal berkedok KSP di Kabupaten Wonogiri.

Untuk saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan dinas koperasi setempat. Apabila ditemukan adanya praktik-praktik yang merugikan masyarakat, pihaknya tegas akan membubarkan.

“Baru ada yang di Wonogiri yang katanya berkedok koperasi. Kalau memang ada dibubarkan saja,” kata Ema saat dikontak halosemarang.id, Minggu (31/10/2021).

Setelah ditemukan adanya dugaan unsur pinjol ilegal bertopeng KSP di Kabupaten Wonogiri, pihaknya menginstruksikan seluruh dinas koperasi di Jawa Tengah untuk melakukan pendataan dan pengecekan ulang  koperasi simpan pinjam.

“Kami segera menyampaikan kepada temen-temen di kabupaten/kota untuk cek apakah ada pinjaman online ilegal yang berkedok koperasi simpan pinjam,” ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat tidak boleh terlena dengan tawaran koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman dengan tanpa syarat.

Secara tegas, lanjut Ema, koperasi simpan pinjam hanya bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota dari koperasi itu sendiri.

“Jadi kalau ada koperasi simpan pinjam, kemudian meminjamkan kepada masyarakat, sementara masyarakat belum menjadi anggota maka koperasi itu salah, jelas tidak benar,” kata Ema menegaskan.

Ema menyebut, ada koperasi yang melayani pinjaman kepada masyarakat selain KSP, yakni Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) di bawah binaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pihaknya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KSP yang mensyaratkan masyarakat menjadi anggota, lalu bisa meminjam. Berbeda dengan LKM, ia menjelaskan, masyarakat dapat meminjam tanpa menjadi anggota terlebih dahulu seperti di KSP.

“KSP pembinaan dan pengawasan ada di kami, sementara LKM binaan dan pengawasannya ada di OJK,” imbuhnya.

Menurutnya, masyarakat telah mengetahui syarat dan ketentuan berhutang di KSP. Akan tetapi, ia khawatir masyarakat tergoda dengan tawaran kemudahan meminjam tanpa syarat atas nama LKM.

“Saya khawatirnya begini, koperasi LKM itu selama ini yang dibina OJK tidak mempersyaratkan anggota, justru ini yang sangat berbahaya,” paparnya.

Pihaknya menekankan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh rayuan pinjaman online ilegal yang berpura-pura menjadi koperasi.

“Teman-teman bisa mengecek dan menyampaikan kepada dinas koperasi di kabupaten/ kota masing-masing atau kepada kami dan segera cek dulu apakah resmi terdaftar di OJK atau tidak,” tuturnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data yang dihimpun halosemarang.id, jumlah pinjaman online yang terdaftar di OJK sebanyak 106. Data tersebut terangkum hingga Oktober 2021.(HS)

Share This

Seluruh Alat Berat dan Pompa Air Disiapkan Antisipasi Bencana Banjir di Jateng

Hendi Minta Rumah Tahfidz Bersinergi Dengan Pemkot Semarang