in

Digugat Nasabah di Kudus, Bank Mandiri Siap Ikuti Proses Hukum

Ilustrasi Hukum.

 

HALO SEMARANG – Bank Mandiri siap mengikuti proses hukum yang berlaku terkait gugatan nasabah Bank Mandiri bernama Moch Imam Rofi’i warga Kecamatan Jati, Kudus, ke Pengadilan Negeri (PN) Kudus.

Gugatan dilayangkan lantaran dana sebesar Rp 5,8 miliar di rekeningnya raib. VP Government Business Head Bank Mandiri Regional VII/Jawa 2, D Minar G Pasaribu menyatakan pihaknya mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian dan pengadilan atas masalah yang terjadi pada rekening nasabah sdr MIR.

”Bank Mandiri akan menghormati proses hukum,” kata Minar, Jumat (8/10/2021).

Ia mengatakan, pihaknya juga siap mematuhi apapun yang diputuskan oleh hukum dalam proses peradilan mendatang. Termasuk jika pengadilan memutuskan ada kelalaian pihak bank, maka pihaknya sanggup mengganti dana nasabah.

”(Bank Mandiri-red) berkomitmen mengganti dana nasabah, jika terbukti terdapat kelalaian di pihak kami sesuai putusan pengadilan,” ujarnya.

Minar menambahkan proses hukum juga akan ditempuh balik oleh pihak bank. Apabila, pihak bank terbukti tidak bersalah dalam putusan persidangan di pengadilan.

“Sebaliknya, jika terbukti tidak ada kesalahan pada Bank Mandiri, maka kami juga akan proses secara hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak Moch Imam Rofi’i mendapat penjelasan dari bank jika tabungannya raib karena ada empat kali transaksi yang dilakukan melalui rekeningnya pada 17 Mei 2021 lalu.

Namun, Imam Rofi’i merasa ada kejanggalan sebab merasa tak pernah melakukan transaksi tersebut.

Gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kudus Rabu 6 Oktober 2021 dan persidangan pertama dijadwalkan pada 20 Oktober 2021 mendatang.

Dalam gugatannya, Bank Mandiri diminta mengembalikan uang yang hilang sebesar Rp 5,8 miliar. Moch Imam Rofi’i juga menggugat kerugian immateriil yang nilainya disebutkan sebesar Rp 50 miliar.(HS)

Share This

Akhirnya Ganjar Lantik Sekda Jateng Baru Hasil Lelang Jabatan

Ganjar Bentuk Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, 5 Daerah Jadi Prioritas