Diduga Salah Gunakan Peruntukan BBM Bersubsidi, Sopir Truk Ditangkap Polisi

Wakapolres Kendal, Kompol Donny Eko Listianto, saat konferensi pers di Mapolres Kendal, Kamis (8/4/2021).

 

HALO KENDAL – Satreskrim Polres Kendal berhasil mengamankan pengemudi truk, yang diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis solar. Tersangka ditangkap ketika sedang membeli BBM jenis solar di SPBU Gondang, Kecamatab Cepiring, Senin (22/3/2021).

Saat ditanya petugas, tersangka ternyata tidak mempunyai izin pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Dia mengaku hanya diperintah bosnya untuk memborong BBM jenis solar di SPBU-SPBU di Kendal.

Karena tak memiliki dokumen pendukung, sopir truk tersebut akhirnya dibawa ke Mapolres Kendal.

- Advertisement -

Hal tersebut disampaikan, Wakapolres Kendal, Kompol Donny Eko Listianto kepada awak media dalam konferensi pers di Mapolres Kendal, Kamis (8/4/2021).

Diterangkan Kompol Donny, modus operandi pelaku dengan cara membeli solar di setiap SPBU yang berada di sepanjang Pantura Kendal.

“Untuk mengelabui petugas, truk kayu berisi tangki minyak dihubungkan dengan tangki solar, sehingga ketika mengisi solar di SPBU, langsung disedot masuk ke tangki penimbunan yang ada di bak truk,” terang Wakapolres.

Tersangka menggunakan truk dengan nomor kendaraan AD-8607-BC.

“Di dalam bak truk tersebut terdapat tangki yang berukuran 5.000 liter dan digunakan untuk menampung bahan bakar minyak solar bersubsidi,” imbuh Kompol Donny.

Wakapolres menjelaskan, tersangka bernama Panca Kurniawan, adalah warga Dukuh Sewengi, RT 02 RW 03, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali.

“Pengakuan tersangka, ia hanya sebagai sopir truk yang diperintahkan bosnya. Pada saat itu tersangka telah membeli solar sebanyak kurang lebih 252,42 liter. BBM bersubsidi jenis solar itu dijual untuk pabrik dengan harga nonsubsidi,” papar Kompol Donny.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit truk, uang sebanyak Rp 10.200.000 dan STNK mobil truk.

Tersangka dijerat Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda uang paling tinggi Rp 60 miliar.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.